spot_img
More
    spot_img

    DPRD Nunukan Desak Pemerataan Perumahan hingga Perbatasan, Pengembang Diminta Taat Aturan

    WARTA, NUNUKAN – Pembangunan perumahan di Kabupaten Nunukan diminta tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan. Wilayah perbatasan, pesisir, pulau-pulau kecil, hingga daerah terpencil harus mendapatkan perhatian melalui perencanaan dan alokasi anggaran yang jelas.

    Pemerataan tersebut menjadi salah satu catatan penting tujuh fraksi DPRD Kabupaten Nunukan dalam pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bidang perumahan dan kawasan permukiman, Selasa (17/11/2026).

    Catatan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Nunukan, Hj. Andi Maryati, serta dihadiri Wakil Bupati Nunukan Drs. H. Raden Iwan Kurniawan, M.A.P., anggota DPRD, dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

    Dua Raperda yang dibahas yakni Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2026–2046 serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

    Fraksi Demokrat melalui Hj. Nadia meminta pemerintah daerah memperhatikan pemerataan pembangunan hingga wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Pemenuhan infrastruktur dasar seperti air bersih, drainase, sanitasi, jalan lingkungan, dan pengelolaan sampah harus menjadi prioritas.

    Selain itu, bantuan perumahan harus disalurkan secara tepat sasaran dan disertai evaluasi berkala.

    Fraksi PDI Perjuangan melalui Saddam Husein juga meminta agar alokasi anggaran pembangunan perumahan tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan Nunukan dan Sebatik, tetapi menjangkau wilayah pedalaman seperti Krayan, Lumbis, dan Sembakung.

    Sementara itu, Fraksi NasDem melalui Andi Fajrul Syam menekankan pentingnya data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah diminta menjelaskan kebutuhan perumahan, kawasan prioritas, sumber pendanaan, mekanisme verifikasi penerima bantuan, serta data dan luasan kawasan kumuh.

    Persoalan kemampuan anggaran dan validitas data juga menjadi perhatian Fraksi Gerindra melalui Hj. Siti Musdalifah. Pemerintah diminta memastikan target pembangunan realistis, transparansi bantuan, serta ketepatan data rumah tidak layak huni.

    Baca Juga:  Siapkan Sistem Barcode Alat Berat, Bapenda Kaltara Surati Perusahaan

    Pengembang wajib penuhi fasilitas dasar

    Selain pemerataan, kewajiban pengembang dalam menyediakan fasilitas pendukung kawasan perumahan turut menjadi perhatian DPRD.

    Fraksi Hanura melalui Tri Wahyuni meminta pemerintah memastikan legalitas dan kelayakan lahan, mengawasi pengembang, serta menegakkan kewajiban penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

    Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong transparansi pengelolaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan pemberian sanksi tegas kepada pengembang yang melanggar kewajiban penyediaan fasilitas umum maupun fasilitas sosial.

    Sedangkan Fraksi Karya Kebangkitan Nasional (KKN) melalui Riyan Antoni meminta penguatan kewajiban pengembang dalam penyediaan dan penyerahan PSU. Perlindungan lingkungan hidup serta mitigasi bencana juga harus diperhatikan dalam pembangunan kawasan perumahan.

    Fraksi PKS melalui Andi Yakub turut menyoroti pentingnya kepastian legalitas lahan, validitas data, kejelasan pembiayaan, dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan penataan permukiman.

    Seluruh fraksi pada prinsipnya menerima kedua Raperda untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan. Namun, Fraksi NasDem menegaskan sikap akhir persetujuan akan ditentukan setelah pemerintah daerah memberikan jawaban tertulis, melengkapi data pendukung, dan mengakomodasi masukan fraksi.

    DPRD berharap kedua regulasi tersebut nantinya menjadi landasan pembangunan perumahan yang lebih terencana, merata, serta memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha di Kabupaten Nunukan.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU