WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengambil langkah tegas dalam memastikan seluruh warga Bumi Benuanta mendapatkan hak dasarnya secara setara. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., menekankan bahwa geografis yang luas bukan lagi alasan untuk membiarkan adanya ketimpangan layanan.
Hal ini disampaikan Sekprov saat membuka High Level Meeting (HLM) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kaltara Tahun 2026 di Ballroom Hotel Luminor, Senin (19/1).
Hapus Kesenjangan Kota dan Desa
Dalam arahannya, Denny menegaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah barometer utama kehadiran negara di tengah masyarakat. Ia ingin memastikan tidak ada lagi jarak kualitas layanan antara mereka yang tinggal di perkotaan dengan warga di garis perbatasan.
”SPM adalah tanggung jawab moral kita bersama. Kita harus mampu menutup celah disparitas layanan agar masyarakat di perbatasan maupun perkotaan merasakan kualitas pelayanan yang setara,” tegas Sekprov Denny.
3 Strategi Utama ‘Debottlenecking’
Pertemuan ini bukan sekadar seremonial, melainkan forum strategis untuk mengurai hambatan (debottlenecking) yang selama ini menghambat capaian layanan. Sekprov menggarisbawahi tiga aspek krusial yang wajib dieksekusi oleh seluruh instansi:
- Akurasi Data: Sinkronisasi data agar bantuan dan layanan tepat sasaran.
- Kolaborasi Multi-sektor: Menghilangkan ego sektoral antar instansi.
- Rencana Aksi Strategis: Langkah nyata yang terukur dan berdampak langsung.
Instruksi Tegas: SPM Bukan Program Sambilan!
Meneruskan instruksi Gubernur, Sekprov selaku Chief Coordinator meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengawal ketat agar target SPM terintegrasi penuh dalam RKPD dan APBD.
Ia mengingatkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak main-main dalam urusan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“Saya minta seluruh Kepala OPD menanamkan budaya kerja bahwa SPM adalah prioritas utama, bukan sekadar program sambilan,” imbuhnya.
Luncurkan ‘The SPM Team Kaltara’
Sebagai bentuk nyata penguatan koordinasi, acara ini ditutup dengan peluncuran The SPM Team Kaltara. Tim khusus ini dibentuk untuk:
- Mengoptimalkan koordinasi lintas instansi.
- Memastikan target pelayanan dasar tercapai 100%.
- Mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dengan langkah ini, Pemprov Kaltara optimistis kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Utara akan meningkat secara signifikan dan merata pada tahun 2026.
