WARTA, NUNUKAN – Penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Nunukan diminta tidak hanya berorientasi pada pembenahan fisik lingkungan. Perlindungan hak warga, kepastian tempat tinggal, hingga keberlanjutan mata pencaharian harus menjadi pertimbangan utama pemerintah daerah.
Hal tersebut menjadi salah satu sorotan dalam pandangan umum tujuh fraksi DPRD Kabupaten Nunukan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bidang perumahan dan kawasan permukiman, Selasa (17/11/2026).
Dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, seluruh fraksi pada prinsipnya mendukung kedua Raperda untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan. Meski demikian, sejumlah catatan disampaikan agar kebijakan penataan permukiman tidak justru merugikan masyarakat.
Dua regulasi tersebut meliputi Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2026–2046 serta Raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Saddam Husein secara tegas meminta relokasi menjadi pilihan terakhir. Apabila pemindahan warga tidak dapat dihindari, pemerintah harus menjamin ketersediaan hunian atau lahan pengganti yang layak.
Jaminan tersebut juga harus mencakup akses terhadap mata pencaharian masyarakat, termasuk nelayan dan petani rumput laut. Proses penataan kawasan pun diminta mengedepankan dialog partisipatif tanpa tindakan represif.
Perhatian serupa disampaikan Fraksi Hanura melalui Tri Wahyuni. Fraksi ini mengingatkan bahwa penanganan kawasan kumuh, termasuk relokasi, harus memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat.
Fraksi PKS melalui Andi Yakub juga meminta agar kebijakan perumahan berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Karakteristik permukiman pesisir dan permukiman di atas air perlu diperhatikan agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Hj. Siti Musdalifah menekankan perlunya perlindungan terhadap kelompok rentan dan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, pesisir, serta pulau-pulau kecil. Validitas data rumah tidak layak huni dan transparansi bantuan perumahan juga menjadi perhatian.
Fraksi Karya Kebangkitan Nasional (KKN) melalui Riyan Antoni mendorong penanganan kawasan kumuh dengan pendekatan humanis dan partisipatif. Selain itu, perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi bencana harus menjadi bagian dari kebijakan penataan permukiman.
Berbagai masukan tersebut menjadi pengingat bahwa peningkatan kualitas kawasan permukiman harus berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat. Penataan lingkungan diharapkan mampu menghadirkan tempat tinggal yang lebih layak tanpa memutus hubungan warga dengan sumber penghidupan mereka.




