spot_img
More
    spot_img

    Jaga Asa Kota Baru Mandiri Kaltara di Tengah Keterbatasan Fiskal

    WARTA, TANJUNG SELOR – Pembangunan kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) sebagai calon pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus diupayakan berjalan, meski dihadapkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Kaltara kini berharap dukungan pemerintah pusat semakin kuat agar pembangunan kawasan strategis tersebut tidak kehilangan momentum.

    Komitmen itu kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (18/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Kaltara memaparkan perkembangan pembangunan sekaligus menyampaikan kebutuhan dukungan untuk melanjutkan penataan kawasan KBM.

    Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan (Adpemb) Kaltara, Berly, S.E., M.Si., yang hadir mewakili Kepala Biro Adpemb Saiful Bachry, S.E., M.H., menjelaskan sejumlah infrastruktur pemerintahan mulai menunjukkan kemajuan. Gedung Kantor DPRD Kaltara hingga rumah jabatan gubernur telah berdiri sebagai bagian dari fondasi awal kawasan pusat pemerintahan.

    “Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus bergerak melaksanakan pembangunan di kawasan Kota Mandiri sesuai kemampuan fiskal yang tersedia,” ungkap Berly.

    Meski demikian, mewujudkan kawasan pusat pemerintahan yang terintegrasi masih membutuhkan dukungan anggaran dan kebijakan yang lebih besar. Keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan untuk melanjutkan pembangunan berbagai fasilitas pendukung yang diperlukan.

    Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah berakhirnya masa berlaku Instruksi Presiden (Inpres) mengenai percepatan pembangunan pusat pemerintahan Kaltara. Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti melalui kebijakan pengganti agar kesinambungan pembangunan tetap terjaga.

    Biro Adpemb Kaltara mendorong pemerintah pusat menerbitkan Inpres baru yang disertai dukungan pendanaan khusus dari kementerian terkait. Harapan tersebut sejalan dengan permohonan resmi yang sebelumnya telah disampaikan Gubernur Kaltara.

    Dalam hal ini, Biro Adpemb turut berperan mengawal sinkronisasi program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga kebutuhan pembangunan KBM dapat terakomodasi dalam perencanaan nasional.

    Baca Juga:  Ketua DPRD Kaltara Tinjau Kesiapan Fasilitas Jelang Paripurna LHP BPK RI

    Berly menilai, keberadaan pusat pemerintahan yang tertata dan terintegrasi bukan hanya berkaitan dengan pembangunan gedung perkantoran. Kawasan tersebut juga diharapkan menjadi penunjang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, serta pemicu pertumbuhan kawasan di Kaltara.

    “Kehadiran pusat pemerintahan yang terintegrasi nantinya akan mendukung efektivitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan di Kalimantan Utara,” pungkasnya.

    Dengan kondisi fiskal yang masih terbatas, Pemprov Kaltara berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan melalui optimalisasi anggaran daerah dan penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat. Dukungan kebijakan serta pembiayaan dari pusat diharapkan menjadi dorongan penting untuk mewujudkan Kota Baru Mandiri sebagai pusat pemerintahan masa depan Kaltara.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU