WARTA, SEBATIK UTARA – Upaya mempercepat operasional Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik terus didorong melalui kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, Rabu (22/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, didampingi jajaran pemerintah daerah, di antaranya Camat Sebatik Utara, Camat Sebatik Timur, Camat Sebatik Tengah, Kepala PLBN Sebatik, Kepala Pos Imigrasi, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab Nunukan.
Kepala PLBN Sebatik, Hariman Latuconsina, menyampaikan bahwa berbagai fasilitas penunjang operasional sebenarnya telah tersedia, termasuk mess pegawai untuk petugas lintas instansi seperti bea cukai, imigrasi, dan karantina.
“Untuk sementara, petugas yang bertugas di Sebatik, khususnya sektor imigrasi, sebagian telah kami akomodir di mess dan sudah dimanfaatkan sejak 2025 hingga saat ini,” ujarnya.
Namun demikian, ia berharap adanya arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas di wilayah perbatasan tersebut.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian Kemenko Polhukam, Achmad Brahmantyo Machmud, menekankan bahwa PLBN Sebatik memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan PLBN lain di Indonesia.
“Tipologi PLBN Sebatik adalah perlintasan laut. Ini berbeda dengan mayoritas PLBN darat, sehingga pendekatannya harus mengadopsi konsep pelabuhan internasional dengan sistem port to port,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengaturan yang matang jika nantinya jalur domestik dan internasional dibuka bersamaan, termasuk pemisahan alur penumpang, penjadwalan kapal, serta sistem pengawasan yang ketat.
Selain itu, aspek keamanan dan pengawasan perlintasan, termasuk pengaturan barang dan paket melalui jalur laut, dinilai perlu diperkuat untuk mengantisipasi potensi pelanggaran.
Dari sisi daerah, sejumlah isu strategis turut disampaikan. Camat Sebatik Utara, Andi Calo, mengungkapkan dua persoalan utama yang dihadapi masyarakat perbatasan.
“Pertama, terkait warga yang terdampak batas wilayah dengan Malaysia, khususnya skema ganti rugi lahan. Kedua, akses jalan menuju Kantor Camat Sebatik Utara yang sebagian berada di wilayah Malaysia,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Camat Sebatik Tengah, Aris Nur, yang mengusulkan pembangunan pos pengawasan di titik-titik strategis, salah satunya di wilayah Sungai Limau yang memiliki mobilitas masyarakat cukup tinggi.
“Kami berharap ada pos perlintasan tambahan agar aktivitas masyarakat dapat terpantau dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Sebatik Timur, Zainal Abidinsyah, menekankan urgensi percepatan legalitas operasional lintas batas.
“Harapan kami lintas batas ini segera resmi, agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Jika terlalu lama, ini bisa menimbulkan persoalan baru,” tegasnya.
Kabag Tata Pemerintahan Setkab Nunukan, Muhammad Eko Agus Rhomdhanny, menambahkan bahwa karakteristik wilayah perbatasan Nunukan yang mencakup darat, laut, dan sungai membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan ratifikasi Border Crossing Agreement (BCA) serta penetapan titik lintas batas yang hingga kini masih berproses.
“Kami terus menyuarakan hal ini melalui forum Sosek Malindo, namun keputusan strategis tetap berada di tingkat pusat,” jelasnya.
Melalui koordinasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mendorong optimalisasi PLBN Sebatik sebagai gerbang strategis negara. Selain itu, berbagai persoalan lintas batas, baik infrastruktur, regulasi, maupun pelayanan, diharapkan segera menemukan solusi konkret demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan sekaligus menjaga kedaulatan negara.
