WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara akan membahas skema pendanaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltara untuk periode 2026–2029. Dana operasional, dan gaji bagi Komisioner KPID Kaltara direncanakan akan diberikan melalui mekanisme hibah dari APBD Kaltara, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo SP Kaltara Jufri, menjelaskan bahwa setelah proses seleksi 14 calon komisioner selesai dan nama-nama tersebut diserahkan ke DPRD untuk uji kelayakan dan kepatutan, tahapan berikutnya adalah memastikan kesiapan dukungan anggaran bagi lembaga penyiaran independen tersebut.
“KPID Kaltara berperan penting dalam menjaga keseimbangan informasi dan pengawasan isi siaran di wilayah perbatasan. Karena itu, dukungan anggaran agar KPID bisa bekerja maksimal,” ujar Jufri.
Menurutnya, Pemprov Kaltara dan DPRD akan melakukan pembahasan bersama untuk menentukan nilai hibah yang sesuai dengan kebutuhan operasional KPID, termasuk peningkatan kapasitas SDM, dan koordinasi dengan lembaga penyiaran di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
“Skema hibah ini tentu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, tapi tetap mempertimbangkan kebutuhan operasional KPID dalam melaksanakan tugasnya,” jelasnya. Ia berharap, setelah 7 kom Kaltara ke depan diisi oleh figur yang profesional dan memiliki komitmen kuat terhadap penyiaran sehat dan berimbang. Terlebih, posisi Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan pengawasan penyiaran semakin strategis,” katanya.
Rencana pemberian dana hibah ini diharapkan menjadi langkah pemerintah dalam memperkuat kelembagaan penyiaran di daerah kita
