WARTA, TANJUNG SELOR – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Utara, Rismanto, S.T., M.T., M.PSDA, menyoroti minimnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Nunukan, yang menurutnya masih jauh dari standar yang seharusnya. Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh berhenti pada wacana, tetapi harus diwujudkan melalui komitmen nyata pemerintah pusat.
Menurut Rismanto, infrastruktur dasar seperti jalan antar-kecamatan, akses menuju desa perbatasan, hingga fasilitas publik di wilayah terpencil masih belum tersentuh secara maksimal. Kondisi tersebut, kata dia, tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga menahan laju pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan.
“Nunukan ini beranda negara. Tapi kenyataannya, masih banyak akses jalan menuju wilayah strategis yang rusak berat. Ini ironi,” ujarnya usai rapat paripurna, Senin (17/11/2025).
Ia menyebutkan beberapa titik yang memerlukan penanganan segera, mulai dari Kecamatan Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Krayan Selatan, hingga kawasan pesisir Sebatik. Namun, keterbatasan anggaran terus menjadi kendala yang berulang.
“Yang dibutuhkan sekarang bukan lagi alasan, tetapi roadmap yang jelas dan komitmen kuat. Infrastruktur ini adalah fondasi masa depan wilayah perbatasan, termasuk Nunukan,” tegas politisi Partai NasDem tersebut.
Rismanto menilai pemerintah pusat perlu meningkatkan peran dan intervensinya, khususnya melalui program kementerian yang seharusnya lebih memberi prioritas pada daerah perbatasan sebagai kawasan strategis nasional.
Selain persoalan jalan, ia juga menyoroti buruknya kondisi jembatan antar-desa, minimnya irigasi pertanian, serta lambannya perbaikan fasilitas publik yang berdampak langsung pada produktivitas masyarakat perbatasan.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat duduk bersama menyusun prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar daftar proyek yang berulang setiap tahun.
“Kalau kondisi perbatasan dibiarkan seperti ini terus, sulit berbicara soal daya saing. Infrastruktur adalah pondasi dari segala bentuk kemajuan,” jelasnya.
Rismanto menegaskan bahwa Komisi III DPRD Kaltara akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program pembangunan infrastruktur, terutama di Nunukan, sekaligus memperketat pengawasan anggaran.
“Yang kami inginkan sederhana: masyarakat Nunukan benar-benar merasakan kehadiran negara,” tutupnya. (*)
