WARTA, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat tata kelola distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah. Bagi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltara, ketersediaan energi yang terjaga menjadi faktor penting agar proyek-proyek pembangunan dan aktivitas ekonomi dapat berjalan tanpa hambatan.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kalimantan Utara, Saiful Bachry, mengatakan distribusi BBM subsidi yang tepat sasaran tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga menjadi penopang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.
“Kelancaran distribusi BBM sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan. Mobilisasi material, alat berat, hingga distribusi logistik untuk proyek-proyek pembangunan membutuhkan pasokan energi yang memadai. Karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga tata kelola distribusi BBM subsidi perlu terus diperkuat,” ujar Saiful Bachry.
Ia menjelaskan, sesuai tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan dalam mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan pembangunan daerah, ketersediaan BBM menjadi salah satu faktor pendukung agar target pembangunan dapat dicapai tepat waktu dan berjalan secara efektif.
“Apabila distribusi energi berjalan baik, maka pelaksanaan pembangunan juga akan lebih optimal. Hal ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan di Kalimantan Utara,” tambahnya.
Komitmen memperkuat tata kelola distribusi BBM subsidi tersebut juga mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kaltara di Cafe D’Kafetaria, Selasa (28/7). Kegiatan dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, H. Sapi’i, S.T., M.A.P., mewakili Gubernur Kaltara.
Dalam sambutannya, Sapi’i menegaskan bahwa BBM memiliki peran strategis sebagai penopang sektor transportasi, logistik, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif. Sebagai provinsi perbatasan, ketersediaan BBM subsidi harus dipastikan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak serta sektor-sektor prioritas.
Menurutnya, distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran berpotensi meningkatkan biaya logistik, mengganggu distribusi barang, memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga menurunkan daya saing dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu,6 pengawasan, koordinasi, dan komitmen seluruh pihak harus terus diperkuat.
FGD tersebut menghadirkan narasumber dari Ditreskrimsus Polda Kaltara, Biro Perekonomian Setdaprov Kaltara, PT Pertamina Patra Niaga, serta akademisi Universitas Kaltara. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama mengenai penataan dan pengawasan distribusi BBM subsidi jenis Biosolar di Provinsi Kalimantan Utara sebagai bentuk sinergi dalam mewujudkan tata kelola distribusi energi yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Menurut saya, dengan susunan ini berita terasa lebih sebagai produk Humas Biro Administrasi Pembangunan, karena sejak lead hingga dua paragraf awal fokus utamanya adalah perspektif dan tugas Biro, sementara pernyataan Asisten Sapi’i berfungsi sebagai konteks kegiatan yang melatarbelakangi berita.
