WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya menjaga konsistensi pelayanan dasar menyusul capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2024 yang dinilai memuaskan. Fokus kini diarahkan pada penguatan pembangunan infrastruktur dasar agar kualitas layanan tetap terjaga dan berkelanjutan.
Kepala Dinas PUPR–Perkim Kaltara, Helmi, menyebut keberhasilan meraih capaian 100 persen pada enam perangkat daerah pengampu SPM merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang solid.
Namun demikian, ia menegaskan tantangan ke depan tidak hanya mempertahankan angka capaian, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pemenuhan SPM bukan sekadar soal indikator, tetapi bagaimana memastikan masyarakat benar-benar mendapatkan layanan yang memadai. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus terus dijaga konsistensinya,” ujarnya.
Menurut Helmi, pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga harus memberikan dampak nyata. Infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, hunian layak, hingga lingkungan permukiman memiliki peran vital dalam mendukung kesehatan, pendidikan, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Untuk itu, pihaknya terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota guna memastikan pemerataan pembangunan, termasuk menjangkau wilayah terpencil dan perbatasan.
“Kami memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal. Kebutuhan dasar seperti air minum, sanitasi, dan hunian layak adalah hak seluruh masyarakat,” tegasnya.
Peningkatan kualitas pelayanan dasar melalui SPM juga menjadi bagian penting dalam mendukung visi pembangunan daerah yang maju, makmur, dan berkelanjutan.
Ke depan, PUPR–Perkim Kaltara akan terus mendorong pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat, didukung inovasi serta strategi pembiayaan yang tepat agar setiap program benar-benar tepat sasaran.
“Ketika pelayanan dasar terpenuhi secara optimal, maka perkembangan sosial dan ekonomi daerah akan ikut tumbuh,” pungkasnya.
