WARTA, TANJUNG SELOR – DPRD Kalimantan Utara menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian berbagai persoalan ganti rugi lahan yang masih berulang di daerah. Menurut Anggota Komisi III, Aluh Berlian, penuntasan sengketa lahan harus memastikan hak masyarakat terpenuhi secara adil dan sesuai ketentuan.
Aluh mengatakan, DPRD tidak hanya memantau, tetapi juga siap mendampingi masyarakat dalam setiap langkah penyelesaian. “Masalah ganti rugi sudah sering terjadi. Kami memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dan hak masyarakat tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Komisi III sebelumnya turut memediasi masalah lahan yang melibatkan warga di sekitar Bandara Juwata Tarakan. Aluh menilai penyelesaian ganti rugi membutuhkan keterlibatan berbagai instansi, seperti Bagian Tapem dan lembaga teknis lainnya, agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai prosedur.
“Kami membutuhkan masukan dari instansi terkait sebagai pedoman dalam mengawal kasus ini. Penyelesaian harus mengikuti aturan supaya tidak menimbulkan persoalan baru,” jelasnya.
Aluh mengingatkan bahwa proses penyelesaian sengketa lahan memerlukan waktu, terutama karena sebagian besar lahan yang disengketakan berada di kawasan tambak. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak memahami bahwa verifikasi lapangan hingga penetapan nilai ganti rugi tidak dapat dilakukan secara terburu-buru.
“Tahapannya memang panjang. Yang penting hasil akhirnya jelas dan hak warga tidak diabaikan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa DPRD fokus memastikan persoalan ganti rugi lahan dapat selesai sampai ke akar masalah, termasuk memberikan kepastian hukum bagi warga yang berhak. “Kami berkomitmen mengawal hingga tuntas. Semua pihak harus bersinergi agar penyelesaian berjalan efektif,” tutupnya.
