WARTA, TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, menegaskan pentingnya distribusi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tepat sasaran, terutama pada sektor-sektor strategis yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, kebijakan penambahan PPPK tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah, tetapi harus didasarkan pada perencanaan yang matang dan kebutuhan riil di lapangan.
“Distribusi tenaga kerja harus benar-benar menyentuh sektor strategis yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Ia menyoroti sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama, khususnya dalam pemerataan tenaga pengajar di wilayah perbatasan dan pedalaman di Kalimantan Utara. Ketersediaan guru di daerah terpencil dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, sektor kesehatan juga tak luput dari perhatian. Achmad Djufrie menilai pemerataan tenaga medis di fasilitas layanan seperti puskesmas dan rumah sakit umum daerah (RSUD) harus terus diperkuat guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
“Jangan sampai masih ada daerah yang kekurangan tenaga guru maupun tenaga kesehatan. Ini harus menjadi fokus bersama,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memastikan kebijakan rekrutmen dan penempatan PPPK benar-benar memberikan dampak nyata, terutama bagi masyarakat di wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
“Yang kita kejar bukan sekadar jumlah, tetapi bagaimana kehadiran PPPK mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara merata,” pungkasnya.
