WARTA, TANJUNG SELOR – Rencana penempatan warga transmigrasi ke wilayah Kabupaten Bulungan mendapat penolakan tegas dari Wakil Ketua II DPRD Bulungan, Tasa Gung. Ia menilai, program tersebut berpotensi memunculkan masalah baru jika tidak disertai kajian mendalam dan pemahaman terhadap kondisi riil di lapangan.
“Kami belum menerima informasi resmi, baik secara pribadi maupun lembaga, soal rencana itu. Tapi kalau benar ada, perlu dikaji serius. Jangan asal ditempatkan tanpa perhitungan,” kata Tasa Gung saat ditemui Selasa (29/7/2025).
Menurutnya, hingga kini masih banyak warga lokal yang kesulitan mendapatkan akses terhadap lahan. Hal itu semestinya menjadi prioritas pemerintah ketimbang mendatangkan warga dari luar daerah.
“Jangan sampai kita mengabaikan masyarakat yang sudah lama tinggal di sini, hanya karena tergiur program nasional. Kalau lahan masih terbatas, harusnya diprioritaskan bagi masyarakat lokal,” ujarnya.
Politisi dari Dapil Bulungan I ini juga mengingatkan agar istilah warga lokal tidak disempitkan hanya pada etnis asli daerah. Menurutnya, warga dari luar daerah seperti Jawa dan Bugis yang sudah lama menetap, bahkan lahir dan besar di Kaltara, juga termasuk bagian dari masyarakat lokal.
“Sekarang kita bicara soal keterikatan wilayah, bukan sekadar asal usul. Mereka yang sudah membangun kehidupan di sini juga punya hak yang sama,” jelasnya.
Tasa menilai, kebijakan transmigrasi tak boleh hanya mengandalkan data administratif, melainkan harus mempertimbangkan aspek sosial, ketersediaan lahan, dan dinamika penduduk.
“Kita lihat sendiri, pertumbuhan penduduk dan masuknya investasi telah menyebabkan ruang hidup makin sempit. Jangan sampai ditambah lagi tanpa perhitungan matang, bisa picu konflik sosial ke depan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung soal persoalan batas wilayah desa yang masih belum tuntas di sejumlah titik di Bulungan.
“Ini saja belum selesai, kok mau ditambah beban baru? Jangan terburu-buru,” katanya.
Tasa mendorong pemerintah pusat dan provinsi untuk melibatkan daerah dalam proses perencanaan, sekaligus membuka ruang dialog terbuka dengan DPRD dan masyarakat.
“Kalau memang ingin menata wilayah, ayo kita bicarakan bersama. Kami di DPRD siap memberikan masukan, asalkan tujuannya jelas dan tak merugikan warga yang sudah ada,” pungkasnya.
