WARTA, NUNUKAN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) turun langsung ke lapangan untuk memastikan realisasi program pembangunan tahun anggaran 2025 berjalan optimal di Kabupaten Nunukan.
Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) ini menjadi tindak lanjut atas penyampaian LKPj Gubernur Kaltara, sekaligus langkah konkret DPRD dalam mengawal efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Dipimpin anggota Pansus Ruman Tumbo dan Ladulah, tim meninjau langsung berbagai proyek strategis lintas sektor, mulai dari infrastruktur hingga pendidikan.
Sejumlah proyek yang menjadi fokus peninjauan di antaranya pemeliharaan dan peningkatan jalan lingkar Pulau Nunukan, pembangunan coastal road, serta peningkatan jalan lingkungan di berbagai titik. Tak hanya itu, pembangunan fasilitas publik seperti gedung UPTD Bapenda Kelas A wilayah Nunukan dan pekerjaan marka jalan juga masuk dalam daftar evaluasi.
Di sektor pendidikan, perhatian Pansus turut diarahkan pada pengadaan peralatan laboratorium IPA dan TIK di sejumlah SMA, pembangunan ruang kelas baru Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga pembangunan unit sekolah baru di SMAN 3 Nunukan.
Kegiatan ini turut melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Hasanuddin, serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Hadir pula Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bambang Hermanto, pihak kontraktor, konsultan, hingga perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) wilayah Nunukan.
Ruman Tumbo menegaskan, monev ini bertujuan memastikan seluruh program yang telah dianggarkan benar-benar terealisasi dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai spesifikasi.
“Melalui monev ini, kami ingin memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan optimal, baik dari sisi kualitas maupun manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Senada, Ladulah menambahkan bahwa hasil monev akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Gubernur Kaltara.
“Kami akan mencermati setiap temuan di lapangan sebagai bahan evaluasi agar ke depan pelaksanaan program semakin baik,” katanya.
Melalui pengawasan langsung ini, DPRD Kaltara berharap seluruh program pembangunan di wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Nunukan, dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
