WARTA, JAKARTA — Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si bersama Inspektur Inspektorat Daerah Kaltara, Yuniar Aspiati, S.E., M.AP, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Inspektorat Daerah Tahun 2025, yang berlangsung di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Rabu (8/10).
Rakornas yang mengusung tema “Penguatan Sinergi Pembinaan dan Pengawasan Dalam Rangka Mendukung Keberhasilan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” ini dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Muhammad Tito Karnavian.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif, efisien, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
“Inspektorat Daerah tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai Strategic Partner dan Trusted Advisor bagi kepala daerah dalam memastikan program prioritas berjalan sesuai koridor hukum serta mendukung kemandirian fiskal daerah,” ujar Mendagri Tito.
Ia menambahkan, peran tersebut dapat diwujudkan melalui probity audit terhadap proyek strategis daerah serta pengembangan skema pembiayaan kreatif (creative financing) untuk memperkuat pembangunan di daerah.
Kegiatan Rakornas ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Lebih lanjut, Mendagri menyebutkan tiga peran utama APIP, yakni memberikan keyakinan atas ketaatan dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, memberikan peringatan dini serta memperkuat manajemen risiko, serta meningkatkan kualitas tata kelola instansi pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyerahkan penghargaan Aggaraksa Dharma kepada sejumlah Inspektur Daerah dengan kinerja terbaik, meliputi lima Inspektur Provinsi, sepuluh Inspektur Kabupaten, dan sepuluh Inspektur Kota.
Acara turut dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Penguatan APIP Daerah antara Mendagri dan Kepala BPKP, serta peluncuran Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) sebagai inovasi pengawasan keuangan desa berbasis digital.
