WARTA, NUNUKAN – Kinerja ketenagakerjaan Kabupaten Nunukan menunjukkan tren positif. Berdasarkan rilis data tahun 2025 dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat hanya 2,61 persen, menandakan kondisi pasar kerja yang relatif stabil.
Namun di balik capaian tersebut, tersimpan sejumlah tantangan strategis yang perlu segera direspons oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, khususnya terkait kualitas pekerjaan dan kesenjangan partisipasi tenaga kerja.
Kepala BPS Kabupaten Nunukan, Iskandar Ahmaddien, menegaskan bahwa angka pengangguran rendah tidak bisa menjadi satu-satunya indikator keberhasilan.
“Ini capaian yang baik, tetapi perlu dilihat lebih dalam, terutama kualitas pekerjaan serta distribusi tenaga kerja antara wilayah perkotaan dan perdesaan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Data menunjukkan disparitas yang cukup mencolok. Tingkat pengangguran di wilayah perkotaan mencapai 3,77 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang hanya 1,40 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan pasar kerja di kawasan perkotaan yang memerlukan intervensi kebijakan, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat sektor ekonomi lokal.
Selain itu, jumlah angkatan kerja pada 2025 tercatat sebanyak 118.765 jiwa, menurun 2.434 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menjadi sinyal penting yang perlu dianalisis lebih lanjut.
“Bisa jadi dipengaruhi oleh faktor pendidikan, migrasi, atau menurunnya partisipasi aktif masyarakat dalam dunia kerja,” jelas Iskandar.
Isu lain yang tak kalah penting adalah kesenjangan gender dalam dunia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki tercatat sangat tinggi, yakni 87,93 persen, sementara perempuan hanya 54,31 persen.
Fakta bahwa 35,88 persen perempuan masih berstatus mengurus rumah tangga menunjukkan adanya potensi besar tenaga kerja perempuan yang belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kesenjangan ini menjadi tantangan sekaligus peluang. Diperlukan kebijakan yang mampu mendorong partisipasi perempuan dalam dunia kerja,” tambahnya.
Dari sisi demografi, tenaga kerja di Nunukan didominasi kelompok usia produktif 25–54 tahun dengan persentase mencapai 67,95 persen. Kondisi ini menjadi modal kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya manusia.
Di sisi lain, sekitar 28,88 persen penduduk usia kerja masih tergolong bukan angkatan kerja, yang mayoritas terdiri dari pelajar dan ibu rumah tangga.
Melihat berbagai indikator tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan didorong untuk tidak hanya mempertahankan angka pengangguran yang rendah, tetapi juga meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dengan langkah strategis yang tepat, Nunukan berpeluang besar mengoptimalkan potensi tenaga kerja sekaligus mengurangi kesenjangan, demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan.
