WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha guna mempercepat pembangunan daerah. Salah satu langkah yang didorong adalah optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan agar lebih terarah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, saat memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama Badan Usaha di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Rabu (10/6/2026).
Rapat tersebut menjadi tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang melibatkan Pemerintah Provinsi Kaltara, DPRD Kaltara, pemerintah kabupaten/kota, serta sejumlah perusahaan besar yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
Dalam arahannya, Ingkong menekankan pentingnya percepatan implementasi berbagai komitmen yang telah disepakati bersama. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha merupakan salah satu kunci untuk mempercepat pembangunan di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi daerah.
“Kita harus segera menindaklanjuti hasil kesepakatan yang telah dibangun bersama para investor. Kolaborasi ini penting agar pembangunan di Kalimantan Utara dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi fiskal daerah yang saat ini menghadapi tekanan akibat dinamika ekonomi global menuntut pemerintah untuk lebih inovatif dalam mencari dukungan pembangunan. Karena itu, keterlibatan perusahaan melalui program CSR dinilai dapat menjadi solusi dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Pemprov Kaltara pun meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun program prioritas yang terintegrasi dengan visi dan misi pembangunan daerah. Program tersebut nantinya akan dipetakan dan ditawarkan kepada perusahaan sebagai bagian dari kontribusi sosial mereka.
Sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi fokus utama yang diharapkan dapat memperoleh dukungan dari perusahaan melalui program CSR yang lebih terarah dan berkelanjutan.
“Kami ingin setiap perangkat daerah menyiapkan program yang jelas, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Program-program itu nantinya dapat menjadi peluang kolaborasi dengan perusahaan yang beroperasi di Kaltara,” jelas Ingkong.
Selain membahas penguatan CSR, rapat juga menyoroti pentingnya peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan dan retribusi daerah, khususnya terkait pendataan alat berat yang digunakan dalam kegiatan usaha.
Wagub meminta perangkat daerah terkait melakukan verifikasi dan pembaruan data alat berat milik perusahaan untuk memastikan seluruh kewajiban administrasi dan perpajakan telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Provinsi Kaltara juga akan melakukan monitoring langsung ke daerah-daerah. Ingkong dijadwalkan memimpin kunjungan kerja ke Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, hingga Kota Tarakan guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana.
Melalui penguatan kemitraan dengan dunia usaha, Pemprov Kaltara berharap kontribusi sektor swasta tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Utara.
