WARTA, TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat memenuhi kebutuhan data dan dokumen dalam pemeriksaan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Denny menegaskan, sikap kooperatif dan responsif dari setiap perangkat daerah menjadi kunci agar proses pemeriksaan berjalan lancar. Kelengkapan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa juga diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Denny saat menghadiri entry meeting Pemeriksaan Kinerja Pemprov Kaltara oleh BPK Perwakilan Provinsi Kaltara di Ruang Rapat Biro Umum, Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (21/10/2026).
“Saya minta semua perangkat daerah mendukung proses pemeriksaan. Jika ada permintaan data atau dokumen, segera dipenuhi,” kata Denny.
Ia meminta pimpinan perangkat daerah, bendahara, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlibat aktif dalam proses koordinasi. Jika ditemukan kendala, mereka diminta segera berkonsultasi dengan pimpinan masing-masing, Inspektorat, maupun berkoordinasi langsung dengan Sekprov dan tim BPK.
Menurut Denny, pemeriksaan kinerja tidak boleh dipandang sebatas pemeriksaan administrasi. Lebih dari itu, pemeriksaan menjadi sarana untuk menilai apakah kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah telah dilaksanakan secara efektif serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, ia mengingatkan agar setiap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki tujuan yang jelas dan hasil yang terukur.
“Setiap program dan anggaran yang bersumber dari APBD harus jelas manfaatnya dan dapat diukur. Anggaran yang digunakan harus memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Denny berharap pemeriksaan BPK dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah untuk mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki pelaksanaan program. Hasil pemeriksaan juga diharapkan mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik di Kaltara.
Melalui proses tersebut, Pemprov Kaltara berupaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan dukungan seluruh perangkat daerah, penggunaan APBD diharapkan semakin efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
