WARTA, TANJUNG SELOR – Dugaan aktivitas tambang galian C ilegal yang tengah viral di Kalimantan Utara (Kaltara) memantik reaksi keras dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltara. Dari kacamata keterbukaan informasi publik, proses perizinan yang transparan dan mudah dipandang sebagai kunci utama mengakhiri polemik yang berlarut-larut.
Ketua KI Kaltara Fajar Mentari menegaskan bahwa pemerintah daerah harus hadir memberikan kepastian hukum. Ia menyoroti fenomena kontradiktif di mana aktivitas ilegal tampak leluasa, sementara pelaku usaha yang berniat baik mengurus izin justru sering kali terbentur tembok birokrasi.
“Jangan sampai yang ilegal terbiarkan, tapi sebaliknya, giliran orang mau urus izin supaya legal malah dipersulit. Padahal niat mereka baik dan manfaatnya besar untuk mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah),” tegasnya saat memberikan pandangan kepada awak media, Kamis (23/4).
Transparansi Perizinan sebagai Solusi
Menurutnya, kunci untuk meredam kegaduhan ini adalah keterbukaan informasi pada alur perizinan. Ia meminta instansi terkait untuk membuka akses informasi seluas-luasnya mengenai prosedur dan persyaratan teknis agar tidak ada kesan “main mata” atau prosedur yang sengaja ditutup-tutupi.
“Transparansi perizinan harus dibuka secara jelas ke publik. Prosesnya jangan dipersulit. Jika sistemnya terbuka, masyarakat dan pelaku usaha akan memiliki panduan yang jelas untuk patuh pada aturan,” ujarnya.
Dorong “Jemput Bola” dan Sinergi OPD
KI Kaltara juga mendesak dinas terkait—seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas ESDM Kaltara—untuk tidak sekadar menunggu di balik meja. Pemerintah diharapkan melakukan langkah proaktif atau “jemput bola” dalam pengawasan maupun pembinaan.
Langkah ini dianggap krusial agar potensi kekayaan alam Kaltara benar-benar masuk ke kas daerah melalui PAD, bukan justru menguap akibat praktik ilegal yang tidak terawasi.
“Orang yang ingin legal artinya ingin berkontribusi bagi daerah. Jadi, harus ada upaya jemput bola dari pemerintah. Tingkatkan koordinasi agar polemik ini tertangani secara komprehensif dan memberi manfaat nyata bagi Kaltara,” pungkasnya.
