WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tancap gas mengamankan stok pangan lokal. Demi mewujudkan kemandirian pangan tahun 2026, Pemprov Kaltara resmi menjalin kolaborasi strategis dengan PT Charoen Pokphand Indonesia untuk mendongkrak produksi telur dan daging ayam di Bumi Benuanta.
Langkah besar ini dimatangkan melalui rapat koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara di Surabaya, Jumat (13/2). Fokusnya jelas: memangkas ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Menutup Celah Defisit 23 Ribu Ton
Data neraca pangan 2026 menunjukkan tantangan besar bagi Kaltara. Kebutuhan telur daerah mencapai 25.685 ton per tahun, namun peternak lokal saat ini baru mampu menyuplai sekitar 2.108 ton.
”Masih ada gap sekitar 23 ribu ton yang selama ini harus kita datangkan dari luar. Melalui kemitraan pakan dan bantuan bibit berkualitas, kita ingin peternak lokal naik kelas dan lebih produktif,” ujar Plt. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP Kaltara, Suhaeli, SP., MP.
Strategi 5 Kabupaten/Kota: Bulungan Jadi Ujung Tombak
Untuk mengejar target ambisius tersebut, Pemprov telah memetakan zona pengembangan ayam petelur di seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Bulungan diproyeksikan menjadi basis utama dengan tujuh lokasi pengembangan yang akan disokong bantuan bibit Day Old Chicken (DOC) serta pakan standar industri.
Tak hanya fokus pada protein hewani, program ini juga mengintegrasikan komoditas pendukung seperti:
Karbohidrat: Beras lokal berkualitas.
Hortikultura: Sayur-mayur segar.
Buah-buahan: Semangka, jeruk, dan pisang hasil tani daerah.
Misi Ekonomi: Dari Daerah, Untuk Daerah
Sinergi ini merupakan bagian dari penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 2026. Suhaeli menegaskan, misi utama pemerintah adalah memastikan perputaran uang tetap berada di Kaltara.
”Jika seluruh komponen menu pangan berasal dari petani dan peternak kita sendiri, ekonomi daerah akan tumbuh pesat. Kita ingin mereka berdaya, bukan sekadar jadi penonton,” tegasnya optimis.
Dengan dukungan industri pakan sebesar Charoen Pokphand, Pemprov Kaltara yakin risiko gagal produksi akibat tingginya biaya distribusi pakan dapat ditekan, sekaligus memastikan piring warga Kaltara diisi oleh hasil bumi sendiri.
