WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat langkah pengendalian harga kebutuhan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat. Kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 3,10 persen pada minggu keempat Oktober 2026 menjadi perhatian serius, terlebih Kaltara tercatat berada di posisi kedua tertinggi secara nasional.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kaltara yang digelar di Gedung Gadis 2, Kamis (29/10).
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka kegiatan tersebut menegaskan, pengendalian harga tidak boleh hanya berfokus pada angka inflasi, tetapi harus memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) September 2026, inflasi Kaltara secara tahun kalender atau year-to-datetercatat 1,82 persen. Angka ini masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen, dengan toleransi plus minus 1 persen.
Meski demikian, Denny mengingatkan agar kondisi inflasi yang masih terkendali tidak membuat pemerintah lengah. Kenaikan IPH pada Oktober perlu segera direspons dengan mengidentifikasi komoditas penyumbang kenaikan harga dan mengambil langkah konkret di lapangan.
“Jangan sampai kita merasa aman hanya karena inflasi masih terkendali. Ketika harga mulai naik, kita harus segera mencari penyebabnya dan mengambil langkah di lapangan,” tegasnya.
Menurut Denny, keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui rapat dan koordinasi. Kebijakan yang disepakati harus diwujudkan dalam tindakan nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, ia meminta TPID mengoptimalkan strategi 4K yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Dari sisi keterjangkauan harga, operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) perlu segera dilaksanakan di wilayah yang mengalami kenaikan harga signifikan. Pengawasan di pasar maupun gudang distributor juga perlu diperkuat untuk mencegah praktik yang dapat merugikan konsumen.
Sementara itu, ketersediaan bahan pokok harus dijaga agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Pemprov Kaltara juga mendorong peningkatan produksi pangan lokal, penguatan cadangan pangan pemerintah, serta dukungan terhadap produktivitas petani dan nelayan untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah secara bertahap.
Distribusi Antardaerah Diperkuat
Selain harga dan pasokan, kelancaran distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga di Kaltara. Pasokan yang tersedia di satu daerah harus dapat menjangkau wilayah lain yang mengalami kekurangan.
Untuk itu, Denny meminta kerja sama antarkabupaten dan kota di Kaltara terus diperkuat, termasuk membangun sinergi dengan provinsi penghasil pangan di luar Kaltara.
“Kalau satu daerah mengalami kekurangan pasokan, sementara daerah lain memiliki kelebihan, kita harus bisa menghubungkan keduanya. Distribusi harus berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dan Bank Indonesia.
Pelaporan harga harian serta evaluasi kinerja TPID harus dilakukan secara konsisten. Data yang akurat dinilai penting untuk mendeteksi kenaikan harga lebih dini, menentukan komoditas prioritas, dan mempercepat penanganan di wilayah terdampak.
Denny menegaskan, pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja terkoordinasi dan respons cepat dari seluruh pihak terkait.
“Kita membutuhkan tim yang solid dan mampu bergerak bersama. Dengan koordinasi yang baik dan respons cepat di lapangan, daya beli masyarakat dapat kita jaga secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Melalui penguatan strategi pengendalian inflasi tersebut, Pemprov Kaltara berharap stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik.
