WARTA, MALINAU – Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam menata pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Apau Kayan, Kabupaten Malinau.
Biro Administrasi Pembangunan Kaltara bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Dinas PUPR Kaltara dan Tenaga Ahli Gubernur Bidang Perencanaan dan Evaluasi turun langsung meninjau sejumlah ruas jalan dan jembatan di kawasan tersebut.
Peninjauan dilakukan di Kecamatan Sungai Boh, Kayan Selatan, Kayan Hulu dan Kayan Hilir. Selain melihat pembangunan yang telah berjalan, tim juga memetakan kondisi serta kebutuhan infrastruktur di masing-masing wilayah.
Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Administrasi Pembangunan Kaltara, Berly, S.E., M.Si., mengatakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan, terutama dalam menangani pembangunan di kawasan yang memiliki tantangan geografis seperti pedalaman dan perbatasan.
“Validasi ini juga diharapkan dapat mempermudah dan memperkuat kerja Kementerian Pekerjaan Umum dalam menentukan program pembangunan, sehingga intervensi yang dilakukan bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Berly.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan gambaran kondisi faktual di wilayah. Data yang diperoleh melalui peninjauan langsung dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam menentukan prioritas pembangunan.
Karena itu, koordinasi lintas instansi menjadi bagian penting agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Kebutuhan daerah harus dapat diterjemahkan menjadi program yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
“Kami juga melihat kondisi pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Apau Kayan. Ini penting untuk memastikan data dan kondisi aktual di lapangan menjadi dasar dalam perencanaan ke depan,” jelasnya.
Berly menambahkan, pemantauan pembangunan akan terus dilakukan sebagai bagian dari fungsi koordinasi dan evaluasi Biro Administrasi Pembangunan Kaltara.
Ia berharap hasil identifikasi di lapangan dapat memperkuat sinergi antara Pemprov Kaltara dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, dalam menentukan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
“Prinsipnya, kita ingin memastikan pembangunan yang direncanakan ke depan benar-benar berdasarkan kebutuhan dan kondisi lapangan,” tegasnya.
Bagi wilayah Apau Kayan, infrastruktur jalan dan jembatan memiliki peran strategis dalam membuka konektivitas antarkawasan, memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan.
Dengan sinergi pusat dan daerah yang semakin kuat, pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
