WARTA, TANJUNG SELOR – Perlindungan ekosistem pesisir Kalimantan Utara (Kaltara) membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat. Untuk memperkuat upaya tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mendorong penyelarasan kebijakan, integrasi data, serta strategi komunikasi dalam pengelolaan dan rehabilitasi mangrove secara berkelanjutan.
Komitmen itu dibahas dalam Forum Komunikasi Daerah Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) yang digelar di Ruang Rapat Hotel Luminor, Selasa (20/10/2026). Forum dibuka oleh Ketua Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kaltara, Nur Laila, S.Hut., M.Si., yang diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltara, Dr. Obed Daniel LT., S.Hut., M.M.
Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, khususnya Direktorat Rehabilitasi Mangrove, ini menjadi wadah koordinasi untuk menyatukan langkah para pemangku kepentingan dalam menjaga ekosistem mangrove.
Saat membacakan sambutan Ketua KKMD Kaltara, Obed menegaskan bahwa upaya rehabilitasi mangrove tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dukungan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga media diperlukan agar program pelestarian dapat berjalan efektif.
“Rehabilitasi mangrove harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan kolaborasi kuat dengan pusat, akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga media,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan program M4CR juga ditentukan oleh strategi komunikasi yang tepat. Informasi mengenai pentingnya mangrove dan pelaksanaan program di lapangan harus disampaikan secara jelas, akurat, serta mudah dipahami masyarakat.
Karena itu, forum tersebut diharapkan mampu menyamakan pemahaman antar pemangku kepentingan sekaligus merumuskan pola komunikasi yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.
Obed menilai, materi edukasi tentang mangrove perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Penyampaian informasi juga harus didukung fakta dan data agar pesan pelestarian dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
Pendekatan ini dinilai penting, terutama bagi petugas lapangan, penyuluh, humas perangkat daerah, dan insan media yang berperan menyebarluaskan informasi sekaligus mendorong partisipasi publik.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai mitra sekaligus pelaku utama dalam pelestarian mangrove, bukan sekadar penerima informasi atau sosialisasi.
“Tempatkan masyarakat sebagai mitra dan pelaku utama pelestarian, bukan sekadar penerima informasi. KKMD Kaltara harus menjadi wadah koordinasi yang menyatukan kepentingan dan mendorong aksi nyata di daerah,” tuturnya.
Forum tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Kehutanan RI, kepala perangkat daerah Pemprov Kaltara dan pemerintah kabupaten/kota, perwakilan program M4CR, SPEAK Indonesia, akademisi, pelaku usaha, serta organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam KKMD Kaltara.
Melalui pertemuan ini, Pemprov Kaltara berharap lahir rekomendasi dan komitmen bersama yang dapat ditindaklanjuti secara konkret. Dengan koordinasi yang lebih kuat dan keterlibatan masyarakat, pengelolaan mangrove di Kaltara diharapkan semakin terarah untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir bagi generasi sekarang dan mendatang.
