WARTA, NUNUKAN – Kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025 mendapat sorotan tajam dari DPRD. Melalui rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, legislatif menemukan berbagai persoalan, mulai dari proyek fisik yang dinilai bermasalah hingga infrastruktur yang belum tuntas.
Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Arpiah, mengungkapkan sejumlah pekerjaan fisik tidak memenuhi standar teknis meski pembayaran telah direalisasikan penuh.
Beberapa proyek yang menjadi perhatian antara lain pembangunan musala SDN 003 Nunukan Selatan, rangka mini soccer di Jalan Lingkar, pemasangan siring di Laboratorium Kesehatan Daerah, hingga pembangunan bronjong di kawasan Hutan Kota yang dinilai tidak tepat sasaran.
“DPRD meminta evaluasi teknis secara menyeluruh, termasuk audit volume pekerjaan. Pertanggungjawaban kontraktor dan OPD terkait harus jelas,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti perubahan spesifikasi proyek jalan dari pengaspalan menjadi betonisasi tanpa koordinasi memadai dengan legislatif. Perubahan tersebut dinilai tidak sejalan dengan perencanaan awal dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian kebutuhan di lapangan.
Persoalan lain yang tak luput dari perhatian adalah belum optimalnya realisasi aspirasi masyarakat. Pembangunan jalan menuju Puskesmas Lapri dan kawasan Embung Lapri di Kecamatan Sebatik Utara, misalnya, masih sebatas penimbunan agregat. Sementara jalan poros tengah Sebatik dinilai masih labil dan membutuhkan penanganan yang lebih tepat.
DPRD juga menyoroti sejumlah proyek yang belum rampung meski anggaran telah terserap. Di antaranya pembangunan Embung Binusan yang melampaui batas waktu serta gedung SMPN 002 Mamolo yang belum diserahterimakan oleh kontraktor meski pembayaran telah mencapai 100 persen.
“Kami minta pemerintah daerah bertindak tegas terhadap keterlambatan proyek. Pengawasan dan kepatuhan kontraktor harus diperkuat,” lanjut Arpiah.
Di sektor pelayanan dasar, DPRD mendorong percepatan program strategis seperti rehabilitasi puskesmas di wilayah Krayan, pembangunan jaringan pipanisasi di Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, hingga penyediaan mobiler sekolah di Sebatik yang belum dimanfaatkan optimal.
Kapasitas Embung Lapri juga menjadi perhatian karena dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal, sehingga perlu evaluasi desain teknis.
Secara keseluruhan, DPRD menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan. Pemerintah daerah juga diminta segera menuntaskan kewajiban utang tahun anggaran sebelumnya guna menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan.
“Rekomendasi ini kami harapkan menjadi evaluasi strategis agar pembangunan ke depan lebih tepat sasaran, berkualitas, dan akuntabel,” pungkasnya.
