WARTA, TANJUNG SELOR — Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengambil langkah proaktif dalam memperjuangkan sejumlah kebutuhan infrastruktur strategis di sektor kelautan. Langkah ini sekaligus menegaskan keseriusan Pemprov Kaltara memperkuat fondasi pembangunan ekonomi maritim di daerah perbatasan.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Sapi’i, mengungkapkan bahwa pihaknya kini berperan aktif sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Koordinasi intensif dilakukan untuk memastikan usulan proyek prioritas mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
Menurut Sapi’i, beberapa persoalan mendasar di sektor maritim Kaltara membutuhkan perhatian serius, mulai dari ketiadaan Pelabuhan Pendaratan Ikan hingga fasilitas Balai Benih Ikan untuk mendukung budidaya laut dan perairan payau.
“Masalah-masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Karena itu kami mendorong KKP agar memberikan dukungan konkret untuk memperkuat sektor kelautan Kaltara,” jelasnya saat dihubungi Sabtu (15/11/2025).
Respons positif datang dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang meminta Pemprov Kaltara segera menyusun dokumen teknis yang lebih komprehensif sebagai dasar tindak lanjut.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Biro Administrasi Pembangunan langsung melakukan verifikasi detail terhadap usulan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara. Sapi’i menegaskan bahwa setiap dokumen yang dikirimkan ke kementerian harus akurat, sesuai perencanaan, dan memiliki skema pendanaan yang jelas.
“Kami memastikan seluruh data tersusun rapi dan selaras dengan perencanaan daerah. Dengan dokumen teknis yang kuat, peluang Kaltara mendapatkan dukungan pusat tentu lebih besar,” ujarnya.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Kaltara untuk memperkuat infrastruktur kelautan, yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas perikanan, mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir, dan membuka ruang investasi baru di wilayah paling utara Indonesia tersebut.
