WARTA, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mulai mematangkan arah kebijakan anggaran untuk 2027. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah memastikan belanja akan diarahkan pada program yang memiliki dampak nyata dan mendukung target pembangunan daerah.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto mengatakan, terdapat 10 fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Kesepuluh fokus tersebut akan menjadi salah satu pijakan dalam menentukan program dan kegiatan yang nantinya mendapat dukungan APBD 2027.
“Yang menjadi fokus kita, ada 10 fokus yang sudah tertuang dalam RPJMD dan masuk dalam RKPD,” ujar Denny.
Namun, ia menegaskan keterbatasan kemampuan fiskal membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menetapkan belanja. Artinya, tidak seluruh program yang tercantum dalam dokumen perencanaan dapat langsung dibiayai melalui APBD.
Menurut Denny, program yang dipilih harus memiliki daya ungkit tinggi serta memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
“Kita harus fokus. Tidak semua program kegiatan harus kita biayai, tetapi melihat daya ungkit dan dampaknya,” tegasnya.
Belanja Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian dalam penyusunan prioritas anggaran. Di antaranya pendidikan, pelayanan publik, infrastruktur, konektivitas serta penanganan kemiskinan.
Denny menekankan, penyusunan APBD 2027 juga harus sejalan dengan visi dan target pembangunan kepala daerah. Karena itu, setiap program yang diusulkan perangkat daerah harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran pembangunan Kaltara.
“Penyusunan APBD 2027 harus mampu memperkuat pelaksanaan visi pembangunan kepala daerah. Program yang dipilih harus memiliki hubungan yang jelas dengan target pembangunan Kaltara,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak sekadar mengusulkan kegiatan berdasarkan pola rutin tahunan.
Setiap program, kata dia, perlu dilengkapi target dan indikator manfaat yang dapat diukur. Dengan demikian, anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Hindari Anggaran Tersebar ke Banyak Kegiatan
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah juga dituntut menghindari pola belanja yang terlalu tersebar pada banyak kegiatan dengan dampak relatif kecil.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas belanja daerah. Keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran terserap, tetapi juga dari hasil dan manfaat yang dihasilkan.
“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah dituntut menghindari penyebaran anggaran ke terlalu banyak kegiatan yang memiliki dampak kecil,” kata Denny.
Ia menambahkan, pembahasan mengenai prioritas APBD 2027 masih akan berlanjut seiring proses penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah.
Pemprov Kaltara memastikan proses tersebut akan diarahkan untuk memperkuat program prioritas sekaligus memastikan keterbatasan anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan terukur.
