WARTA, NUNUKAN – Tujuh tahun berdiri namun tak kunjung mengalirkan manfaat, Embung Sei Fatimah di Kelurahan Nunukan Barat kini resmi menjadi “sasaran tembak” DPRD Nunukan. Infrastruktur yang menelan anggaran besar ini dinilai sebagai potret nyata pembiaran dan kegagalan perencanaan.
Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya saat meninjau langsung lokasi embung pada Kamis (8/1/2026) dikutip situs Berita Nunukan. Ia menyebut fasilitas yang dibangun sejak 2019 tersebut kini tak lebih dari sekadar monumen bangunan yang terbengkalai.
”Ini murni bentuk pembiaran. Hampir satu dekade dibangun tapi tidak difungsikan maksimal. Ini proyek gagal yang menghabiskan uang publik tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Mansur dengan nada tinggi.
Ironi di Tengah Krisis Air RSUD
Sorotan tajam Mansur tertuju pada kondisi RSUD Nunukan yang selama ini masih terseok-seok memenuhi kebutuhan air bersih. Padahal, Embung Sei Fatimah memiliki kapasitas tampung mencapai 12 ribu meter kubik yang seharusnya bisa menjadi solusi utama bagi rumah sakit dan warga sekitar.
”Rumah sakit hanya dapat air di jam-jam tertentu. Ini tidak masuk akal! Sementara itu, air di embung sering meluap dan terbuang percuma, tapi tidak sampai ke pipa warga,” lanjut Politisi Nasdem tersebut.
Pintu Air Jebol & Dana Perawatan Dipertanyakan
Fakta di lapangan menunjukkan kondisi fisik embung yang memprihatinkan:
- Pintu air jebol: Mengakibatkan volume air terus berkurang secara drastis.
- Lahan bermasalah: Area tampungan sulit diperluas karena koordinasi lintas instansi yang mandek.
- Misteri Dana Perawatan: DPRD mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran pemeliharaan selama tujuh tahun terakhir oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan Utara.
Langkah Tegas: Panggil Paksa ke Meja Rapat
Tak ingin masalah ini terus berlarut, Mansur yang juga Ketua Fraksi Nasdem ini memastikan akan membawa persoalan Embung Sei Fatimah ke meja hijau parlemen.
”Kami akan panggil pihak Balai dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Saya juga akan berkoordinasi dengan Komisi II agar masalah ini dibuka transparan, tidak ada lagi yang disembunyikan,” ujarnya.
Masyarakat Nunukan kini menanti aksi nyata. DPRD mendesak BWS Kaltara melakukan tindakan teknis konkret tahun ini juga. Jangan sampai rakyat kembali menjadi korban dari buruknya birokrasi dan perencanaan yang setengah hati.
