WARTA, TANJUNG SELOR — Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Kalimantan Utara (Kaltara), wacana figur eksternal yang disebut-sebut bakal maju sebagai calon ketua semakin ramai diperbincangkan. Hal ini merujuk pada aturan terbaru DPP Golkar yang memberi peluang luar biasa melalui syarat ke-10 dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pemilihan ketua.
Dalam Juklak yang terbit April lalu, mayoritas syarat pencalonan mengatur tentang loyalitas, pengalaman organisasi, serta keanggotaan minimal lima tahun berturut-turut. Namun, syarat terakhir membuka ruang berbeda: seorang tokoh tetap dapat maju sebagai calon ketua jika memperoleh izin langsung dari Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Aturan ini dinilai membuka pintu masuk bagi figur non-kader, termasuk tokoh dari Tarakan yang kini santer dikabarkan mempertimbangkan untuk maju. Kehadiran calon eksternal tersebut diyakini bisa mengubah peta persaingan Musda Golkar Kaltara.
Ketua DPD II Golkar Kabupaten Tana Tidung, Heri Rizal, menilai dinamika ini sebagai hal wajar.
“Golkar itu partai terbuka. Semua kader sah untuk maju, dan jika ada figur eksternal yang mendapat restu Ketua Umum DPP, maka mekanisme partai memang mengizinkan. Yang menentukan tetap para pemilik suara di arena Musda,” jelasnya.
Meski begitu, Heri menegaskan Golkar Kaltara tidak kekurangan stok kader potensial. Beberapa nama yang disebut-sebut layak maju antara lain Hj. Laila (Ketua Golkar Tarakan), Adinata Kusuma (Sekjen AMPI), Robinson Tadem (Ketua Golkar Malinau), serta Sarwani (Ketua Golkar petahana sekaligus Bupati Bulungan).
Musda Golkar Kaltara diprediksi menjadi ajang konsolidasi besar yang bukan hanya menampilkan adu visi kader internal, tetapi juga menguji kemungkinan hadirnya figur eksternal yang mendapat lampu hijau dari Ketua Umum DPP.
