spot_img
More
    spot_img

    Amankan Kas Daerah, Sekprov Kaltara Minta Perangkat Daerah Atur Strategi Belanja Terutang

    WARTA,TANJUNG SELOR– Menjelang tutup buku tahun anggaran 2025, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Utara, Denny Harianto, menginstruksikan seluruh jajaran Perangkat Daerah (PD) untuk segera melakukan penyesuaian belanja. Langkah ini diambil sebagai respons atas terbitnya Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900.1.15.1/9907/SJ terkait penatausahaan dan akuntansi belanja daerah.

    Dalam rapat koordinasi yang digelar di Bulungan, Denny menekankan bahwa kondisi kas daerah saat ini memerlukan pengelolaan yang lebih cermat dan efisien. Penyesuaian belanja menjadi keharusan agar kesehatan fiskal Pemerintah Provinsi Kaltara tetap terjaga di akhir tahun.

    “Dengan mempertimbangkan laju capaian pendapatan dan kondisi kas saat ini, belanja daerah perlu dilakukan penyesuaian,” tegas Denny.

    Mekanisme Pembayaran Pekerjaan Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah nasib pekerjaan fisik atau proyek yang telah rampung namun belum sempat terbayarkan hingga akhir 2025. Denny meminta pejabat keuangan di setiap dinas aktif menjalin komunikasi dengan para penyedia jasa (kontraktor).

    Ia memberikan lampu hijau bahwa pembayaran pekerjaan tersebut dapat dialihkan ke tahun anggaran 2026, selama memenuhi kriteria sebagai “belanja terutang” sebagaimana diatur dalam payung hukum SE Mendagri.

    “Perangkat daerah harus segera menginventarisasi pekerjaan mana saja yang masuk kategori terutang agar bisa dianggarkan kembali di tahun depan,” imbuhnya.

    Evaluasi Total Capaian 2025 Selain urusan teknis keuangan, pertemuan ini juga menjadi ajang evaluasi final atas kinerja Pemerintah Provinsi Kaltara sepanjang Januari hingga Desember 2025. Denny mengingatkan agar seluruh program yang berjalan tetap sejalan dengan target pembangunan yang telah ditetapkan.

    Ia menutup arahannya dengan seruan sinergi lintas sektor. Menurutnya, pemahaman yang sama terhadap kebijakan pembangunan sangat penting agar transisi tahun anggaran berjalan mulus tanpa mengganggu pelayanan publik.

    Baca Juga:  Lomba Inovasi Daerah 2025: Budaya Inovatif Jadi Penggerak Percepatan Pembangunan Kaltara

    “Sinergi dan kolaborasi adalah kunci agar arah kebijakan Pemprov Kaltara tetap berada di jalur yang benar,” pungkasnya. (*)

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU