WARTA, TARAKAN – Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Drs. Ingkong Ala, M.Si, menegaskan pentingnya evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Coaching Clinic Tim Evaluasi dan Tim Reviu LPPD dan SPM Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara, yang diselenggarakan di Hotel Tarakan Plaza, Selasa, 03 Juni 2025.
Dalam sambutannya, Ingkong Ala menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dari tanggung jawab kolektif untuk memastikan kualitas pelayanan publik di daerah.
“Evaluasi dan reviu bukan hanya untuk kepentingan laporan, melainkan bagian dari komitmen kita semua dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa hasil evaluasi LPPD tahun 2023 menunjukkan mayoritas daerah di Kaltara masih berada pada predikat “sedang”, bahkan terdapat penurunan capaian untuk Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Tana Tidung. Menurutnya, kondisi ini harus menjadi pemicu perbaikan menyeluruh.
“LPPD dan SPM ini menyangkut hal-hal paling mendasar dari tugas kita sebagai pelayan masyarakat. Maka dari itu, kita perlu menyikapinya dengan serius dan menjadikannya sebagai alat perbaikan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Terkait Standar Pelayanan Minimal, Wagub juga menyampaikan rasa syukurnya karena Kalimantan Utara berhasil meraih SPM Award 2025 sebagai Provinsi Berkinerja Terbaik di Regional Kalimantan. Namun, ia menekankan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir.
“SPM adalah tentang pelayanan dasar masyarakat. Maka yang lebih penting dari penghargaan adalah bagaimana masyarakat bisa benar-benar merasakan kualitas pelayanan yang meningkat,” ujarnya.
Ia berharap melalui kegiatan ini, seluruh evaluator dan tim reviu dari kabupaten/kota se-Kaltara memiliki pemahaman yang seragam agar proses evaluasi tidak hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar mendorong peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
“Mari jadikan kegiatan ini sebagai momen penguatan komitmen kita dalam menjalankan pemerintahan yang berintegritas dan responsif terhadap kebutuhan rakyat,” pungkas Ingkong Ala.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari BPKP Provinsi Kalimantan Utara, Ditjen Otda Kemendagri, Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltara, serta para narasumber nasional yang memberikan pembekalan teknis evaluasi dan reviu.
