WARTA, TANJUNG SELOR – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara, Denny Harianto, membantah tegas isu yang menyebut anggaran perjalanan dinas Pemerintah Provinsi Kaltara mencapai Rp185 miliar.
Menurutnya, angka tersebut tidak benar dan sangat merugikan karena menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, khususnya kalangan pendidik yang sebelumnya pernah menerima insentif guru.
“Kami tegaskan, angka Rp185 miliar itu tidak benar. Perjalanan dinas di Pemprov Kaltara tetap diatur sesuai mekanisme, berpedoman pada ketentuan yang berlaku, serta hasil pembahasan bersama DPRD. Jadi tidak ada mark up atau angka fantastis seperti yang beredar,” ujar Denny, Kamis (2/10/2025).
Denny menjelaskan, anggaran perjalanan dinas bukanlah bentuk pemborosan. Sebaliknya, dana tersebut dialokasikan untuk mendukung koordinasi, konsultasi, hingga pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor.
“Perjalanan dinas bukan semata-mata untuk jalan-jalan. Ini menunjang kinerja OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Semua dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum,” tegasnya.
Klarifikasi Angka Rp7,9 Miliar
Menanggapi tudingan bahwa BKAD mendapatkan porsi perjalanan dinas terbesar hingga Rp7,9 miliar, Denny menyebut hal itu keliru karena dipotong dari konteks yang sebenarnya.
“BKAD memang memiliki tugas mengoordinasikan perencanaan dan keuangan lintas OPD. Jadi wajar ada kebutuhan anggaran perjalanan. Namun tidak benar kalau dikatakan paling besar atau tidak sesuai tupoksi. Semua tetap melalui evaluasi dan diaudit secara ketat,” ungkapnya.
APBD Disusun Transparan
Lebih lanjut, Denny menegaskan penyusunan APBD 2025 dilakukan secara terbuka melalui musyawarah, evaluasi Bappeda, serta pembahasan bersama DPRD.
“Jangan sampai masyarakat termakan isu bahwa BKAD bisa seenaknya mematok plafon. Semua berpedoman pada KUA-PPAS, RPJMD, dan hasil pembahasan dewan,” jelasnya.
Ia juga meminta masyarakat melihat APBD Kaltara secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi perjalanan dinas. Pemerintah, kata Denny, tetap berkomitmen pada program prioritas seperti insentif guru, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya.
Ingatkan Bahaya Isu Menyesatkan
Sebagai penutup, Denny mengingatkan agar publik tidak mudah terprovokasi isu yang tidak berdasar.
“Kami terbuka untuk dikonfirmasi. Penyebaran informasi tanpa data valid hanya menimbulkan kegaduhan dan berpotensi menyudutkan pemerintah daerah,” pungkasnya.
