WARTA, TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara resmi meluncurkan Tim Pengawasan Bersama untuk memperkuat standar ketenagakerjaan di sektor perikanan. Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) sebagai upaya melindungi awak kapal perikanan sekaligus mendukung keberlanjutan ekonomi maritim.
Staf Ahli Gubernur Kaltara Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan, Robby Yuridy Hatman, menegaskan bahwa pembentukan tim ini menjadi tonggak penting dalam memastikan kesejahteraan para pekerja sektor perikanan.
“Tim Pengawasan Bersama bertugas melindungi hak dan kesejahteraan awak kapal perikanan, terutama mereka yang bekerja di kapal penangkap ikan,” ujar Robby, Selasa (9/9).
Melibatkan Lintas Instansi
Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/295/2025 ini beranggotakan pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ruang lingkup kerjanya mencakup penguatan regulasi ketenagakerjaan, pengawasan bersama, peningkatan koordinasi pengawas perikanan dan ketenagakerjaan, serta pengembangan sistem pendidikan dan informasi berbasis teknologi.
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum, dalam sambutannya menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah nyata untuk menghadirkan kondisi kerja yang layak bagi lebih dari 16.400 awak kapal perikanan di Kaltara. “Mekanisme pengawasan yang kuat akan menjadi motor penggerak kesejahteraan industri perikanan,” ungkapnya.
Dukungan ILO dan Uni Eropa
Peluncuran tim ini juga menjadi bagian dari program regional Ship to Shore Rights Asia Tenggara, yang didanai Uni Eropa dan dijalankan bersama ILO, IOM, dan FAO. Program ini menekankan pentingnya migrasi tenaga kerja yang aman serta pekerjaan yang layak di sektor perikanan.
Spesialis ILO, Diego Rei, menilai pembentukan tim ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Pengawasan Ketenagakerjaan ILO 1947 (No. 81). Sementara itu, Duta Besar UE untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Kaltara setelah keberhasilan program serupa di Jawa Tengah pada 2023.
Agenda Lanjutan
Sebagai tindak lanjut, Tim Pengawasan Bersama akan mengikuti Pelatihan Aksi Partisipatif Berorientasi Tindakan (PAOT) ILO tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang dijadwalkan berlangsung pada 10 September di Pelabuhan Perikanan Tarakan, Tangkayu II. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis dan berbiaya rendah untuk meningkatkan keselamatan, produktivitas, dan kesejahteraan pekerja sektor perikanan.
