WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai memperketat pengelolaan anggaran di tengah dinamika fiskal yang dihadapi daerah. Perangkat daerah diminta tidak hanya menekan belanja, tetapi juga aktif mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., menegaskan hal tersebut saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah di Kantor Gubernur Kaltara, Senin (10/8).
Rapat rutin bulanan tersebut menjadi forum evaluasi program sekaligus memastikan pelaksanaan kegiatan tetap sejalan dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan.
Denny meminta seluruh perangkat daerah mengedepankan efisiensi, terutama dalam pelaksanaan kegiatan pada sisa tahun anggaran 2026. Setiap pengeluaran harus benar-benar dipastikan memiliki manfaat dan mendukung target pembangunan.
Salah satu belanja yang menjadi perhatian adalah perjalanan dinas. Denny meminta perangkat daerah lebih selektif menentukan agenda yang harus dihadiri pejabat.
Untuk kegiatan yang bersifat teknis, kehadiran dapat didelegasikan kepada Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas maupun staf sesuai kebutuhan.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya membantu mengendalikan belanja, tetapi sekaligus memberi ruang bagi pegawai untuk menambah pengalaman dan meningkatkan kapasitas dalam menjalankan tugas.
Genjot PAD Sebelum Susun Belanja
Di tengah penurunan pendapatan Transfer ke Daerah (TKD), terutama akibat dinamika sektor sumber daya alam dan mineral batu bara, Pemprov Kaltara dituntut semakin cermat dalam menentukan prioritas.
Denny menegaskan anggaran yang tersedia harus diarahkan pada program yang benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Anggaran yang tersedia akan kita fokuskan pada program pembangunan yang benar-benar prioritas dan berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Pada sisi pendapatan, Denny meminta 14 perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyusun strategi peningkatan pendapatan terlebih dahulu sebelum menyusun rencana belanja.
Artinya, perangkat daerah tidak cukup hanya merencanakan penggunaan anggaran, tetapi juga harus memiliki langkah konkret untuk memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah.
Selain optimalisasi PAD, perangkat daerah juga diminta aktif menangkap peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Proposal teknis, kesiapan lahan hingga dokumen perencanaan harus dipersiapkan sejak awal agar peluang memperoleh dukungan APBN maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Fokus pada Tugas dan Prioritas
Denny juga mengingatkan jajaran pejabat struktural, khususnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, untuk tetap fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Profesionalisme, menurutnya, menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh program pemerintah berjalan efektif di tengah keterbatasan fiskal.
Dengan strategi tersebut, Pemprov Kaltara berupaya menjaga keseimbangan antara menggenjot pendapatan, mengendalikan belanja dan memastikan program prioritas tetap berjalan.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya agar setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kaltara.
