WARTA, TANJUNG SELOR – Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong penguatan tata kelola pembangunan berbasis data melalui dukungan terhadap finalisasi Dashboard Executive dan integrasi data lintas perangkat daerah.
Dalam implementasinya, Biro Administrasi Pembangunan menjadi salah satu perangkat daerah yang menyuplai data strategis berupa realisasi fisik dan keuangan pembangunan sebagai bahan utama pemantauan kinerja pembangunan daerah melalui Dashboard Executive.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di seluruh wilayah Kaltara.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Workshop Finalisasi Dashboard Executive Provinsi Kaltara yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (9/6/2026).
Sekprov Denny Harianto menegaskan bahwa data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Menurutnya, percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) harus diiringi dengan kolaborasi seluruh perangkat daerah dalam membangun ekosistem data yang terhubung dan terintegrasi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setprov Kaltara, Sapi’i, menyampaikan bahwa keberadaan Dashboard Executive akan menjadi instrumen strategis dalam mendukung tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan, khususnya dalam melakukan pengendalian, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Biro Administrasi Pembangunan menyuplai data realisasi fisik dan keuangan yang menjadi salah satu indikator penting dalam Dashboard Executive. Data tersebut akan memberikan gambaran secara real time mengenai capaian pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada setiap perangkat daerah, sehingga pimpinan daerah dapat melakukan pemantauan dan pengambilan keputusan secara lebih cepat dan tepat,” kata Sapi’i.
Ia menambahkan, integrasi data realisasi fisik dan keuangan ke dalam Dashboard Executive juga akan memperkuat fungsi pengendalian pembangunan yang selama ini dijalankan oleh Biro Administrasi Pembangunan. Melalui sistem yang terintegrasi, potensi keterlambatan pelaksanaan kegiatan maupun rendahnya serapan anggaran dapat terdeteksi lebih dini sehingga langkah percepatan dapat segera dilakukan.
“Keberadaan dashboard ini akan semakin meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan. Data yang selama ini dihimpun melalui proses pelaporan berkala akan tersaji dalam bentuk informasi yang lebih cepat, akurat, dan mudah dipahami oleh pimpinan daerah sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Menurut Sapi’i, pemanfaatan teknologi digital melalui Dashboard Executive merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara lebih efektif dan terukur.
