WARTA, NUNUKAN – Upaya modernisasi layanan transportasi laut di wilayah perbatasan terus dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama Bank Indonesia Perwakilan Kaltara. Salah satunya melalui peluncuran program Pelabuhan Siap QRIS di Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan, Selasa (19/5/2026).
Peluncuran ini menjadi tonggak awal penerapan sistem pembayaran digital di sektor kepelabuhanan, sekaligus mendukung percepatan transformasi layanan publik berbasis teknologi.
Program tersebut merupakan bagian dari pengembangan DigiPort, inovasi digitalisasi pelabuhan yang digagas Dinas Perhubungan Kaltara sejak 2025 lalu.
Kepala Seksi Lalu Lintas dan ASDP Dishub Kaltara, Masahara, menjelaskan bahwa penggunaan QRIS bertujuan mempermudah masyarakat dalam bertransaksi sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan di pelabuhan.
Kini, pembayaran retribusi jasa kepelabuhanan dapat dilakukan secara non tunai menggunakan QRIS maupun transfer antarbank.
“Melalui sistem digital ini, transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan praktis. Selain itu, antrean pembayaran juga dapat dikurangi serta pengelolaan penerimaan daerah menjadi lebih transparan,” ujarnya saat kegiatan peluncuran.
Tidak hanya untuk retribusi pelabuhan, pembayaran digital juga mulai diterapkan pada pembelian tiket speedboat reguler rute Nunukan–Sebatik melalui agen tiket yang tersedia di kawasan pelabuhan.
Menurut Masahara, inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut yang selama ini menjadi andalan masyarakat perbatasan.
Ia menilai sistem digital memberikan keuntungan bagi operator speedboat karena pencatatan transaksi menjadi lebih tertib dan mudah dipantau.
Pemprov Kaltara pun menargetkan sistem pembayaran serupa nantinya diterapkan di seluruh pelabuhan yang ada di wilayah Kaltara.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Reza Hidayat, menyebut Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan sebagai pelabuhan pertama di Kalimantan yang menerapkan pembayaran berbasis QRIS.
Menurutnya, langkah tersebut sangat relevan mengingat tingginya mobilitas masyarakat Kaltara yang menggunakan transportasi speedboat.
“Data BPS tahun 2025 mencatat sekitar 759 ribu perjalanan speedboat di Kaltara. Karena itu, digitalisasi layanan pembayaran menjadi kebutuhan penting,” katanya.
Reza menambahkan, penerapan QRIS tidak hanya menghadirkan alternatif transaksi non tunai, tetapi juga mendukung penguatan ekosistem ekonomi digital di kawasan perbatasan.
BI bersama pemerintah daerah juga menargetkan seluruh pelabuhan di Kaltara dapat mengadopsi sistem pembayaran QRIS dalam waktu mendatang.
Jika target itu tercapai, Kaltara akan menjadi provinsi pertama di Kalimantan yang menerapkan pembayaran digital di seluruh pelabuhan.
Ke depan, pengembangan digitalisasi akan diperluas hingga ke sektor pendukung lainnya, termasuk transaksi pembelian bahan bakar dan aktivitas UMKM di sekitar kawasan pelabuhan.
Meski pada tahap awal masih memerlukan penyesuaian, pihaknya optimistis masyarakat akan semakin terbiasa menggunakan transaksi non tunai karena lebih cepat, mudah, dan aman.
