WARTA, NUNUKAN — Pemerintah Kabupaten Nunukan terus mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui penguatan ekonomi, pelayanan lintas batas, hingga keamanan wilayah. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan yang digelar di Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Selasa (12/5/2026).
Forum strategis ini menghadirkan akademisi dari Universitas Gadjah Mada serta perwakilan pemerintah pusat untuk membahas arah pembangunan wilayah perbatasan yang dinilai semakin penting di tengah perkembangan kawasan Kalimantan dan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Akademisi UGM, Mudrajad Kuncoro, menilai Nunukan memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Menurutnya, posisi strategis tersebut harus didukung penguatan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.
“Nunukan memiliki posisi strategis di kawasan perbatasan. Jika dikelola dengan baik, wilayah ini dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendorong aktivitas perdagangan dan investasi,” ujarnya.
Sementara itu, Muhadjir Darwin menekankan pentingnya penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia di wilayah perbatasan. Ia menilai perlindungan masyarakat dan pengawasan lintas batas harus diperkuat agar persoalan pekerja migran nonprosedural dapat ditekan.
“Pengelolaan pekerja migran harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pengawasan, pelayanan, hingga perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan,” katanya.
Dari unsur pemerintah pusat, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, menegaskan kawasan perbatasan memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan di Kalimantan.
“Kawasan perbatasan memiliki posisi strategis dalam mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan di Kalimantan, terutama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Ry Kun Hariwibowo Purnomosidi yang menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan masyarakat sebagai bagian dari penguatan kedaulatan wilayah.
“Pembangunan kawasan perbatasan harus diarahkan untuk memperkuat kedaulatan wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Nunukan ingin memastikan pembangunan kawasan perbatasan berjalan lebih terarah, terintegrasi dengan program pemerintah pusat, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Beberapa langkah strategis yang menjadi perhatian ke depan di antaranya peningkatan infrastruktur wilayah perbatasan, penguatan pelayanan lintas batas dan pekerja migran, pengembangan pusat ekonomi masyarakat, hingga peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan instansi terkait.
Hasil rakor ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan program lanjutan guna mendorong pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan agar semakin maju, aman, dan berdaya saing.
