WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus mempercepat langkah menuju industrialisasi dengan mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Upaya ini diharapkan tidak hanya membuka peluang investasi besar, tetapi juga menjadi motor peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.
Hal itu disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si, mewakili Gubernur Kaltara dalam diskusi virtual bertema “Advokasi Pemberdayaan SDM untuk Mendukung Industrialisasi di Provinsi Kalimantan Utara”, Kamis (21/8).
Bustan menegaskan, pembangunan industrialisasi di Kaltara akan semakin kuat jika proyek Kawasan Industrial Park Indonesia (KIPI) yang sebelumnya berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat dialihkan menjadi KEK.
“Ada berbagai pertimbangan. KIPI sementara dalam proses administrasi akan beralih menjadi Kawasan Ekonomi Khusus,” ujarnya.
Magnet Investasi dan Penggerak Ekonomi
Menurut Bustan, peralihan status ini sejalan dengan arahan Gubernur Kaltara agar KEK benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, terutama pelaku usaha lokal dan UMKM.
KEK diyakini akan menjadi magnet investasi sekaligus melibatkan lebih banyak tenaga kerja lokal. Pemprov bersama pemerintah kabupaten telah merekomendasikan perubahan status PSN menjadi KEK demi memperkuat posisi Kaltara sebagai pusat pertumbuhan baru di Indonesia Timur.
“Ini potensi yang sangat besar. Jika dikembangkan optimal, Kaltara bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia,” tegas Bustan.
SDM Unggul Jadi Kunci
Lebih jauh, Bustan menekankan pentingnya menyiapkan SDM unggul yang berdaya saing serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Untuk itu, Pemprov Kaltara mendorong pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan dukungan pemerintah pusat.
“Pembangunan BLK ini sangat penting. Kami berharap melalui APBN, pusat bisa segera merealisasikannya, karena dengan SDM terlatih, masyarakat Kaltara akan siap menghadapi industrialisasi,” jelasnya.
Komitmen Jangka Panjang
Bustan menegaskan, rekomendasi terkait penguatan SDM dan industrialisasi akan menjadi bahan serius dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah. Hal ini sudah masuk dalam rancangan RPJMD Kaltara 2025–2029.
Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Pemprov tidak bisa berjalan sendiri. Butuh sinergi semua pihak agar industrialisasi di Kaltara benar-benar berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.
