WARTA, TANJUNG SELOR -Tanpa mengecilkan fungsi lembaga lain, Biro Administrasi Pembangunan memiliki peran khusus dalam penyusunan RKPD.
Di Kaltara, Pemprov mulai merumuskan RKPD untuk tahun 2027 pada akhir 2025 ini.
Intinya, gubernur dan wakilnya menginstruksikan agar m RKPD ini benar-benar disusun sesuai regulasi dan memperhatikan prioritas kebutuhan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Olehnya itu, seluruh OPD diimbau dapat memahami teknis penyusunan RKPD, termasuk menganalisis data dan informasi pembangunan daerah.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Kaltara, Sapi’i, mengatakan pihaknya berperan krusial dalam memastikan sinkronisasi, harmonisasi, dan keselarasan program kegiatan OPD dalam RKPD.
“Selain itu juga mempunyai tugas untuk memastikan aspek anggaran dan kebijakan pembangunan daerah terintegrasi dengan baik,” ujar Sapi’i, Kamis (11/12/2025).
Biro Adpem pun berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan (Bappeda) dan pelaksanaan (OPD) serta penganggaran (BPKAD) agar pembangunan tepat sasaran.
Sapi’i mengajak seluruh pihak untuk menyusun RKPD sesuai regulasi dan memperhatikan prioritas kebutuhan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai arahan pimpinan.
“Mari kita wujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas untuk Kalimantan Utara yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” kata Sapi’i.
(*)
