WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui transformasi digital. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah meluncurkan dua aplikasi layanan pajak, E-SAMSATKU dan SIMPADKU.
Peluncuran tersebut dilakukan dalam Rapat Kerja dan Evaluasi PAD yang dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bustan, mewakili Gubernur Kaltara, Selasa (5/5), di Aula Kantor Gubernur Kaltara.
Dalam sambutannya, Bustan mengapresiasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang berhasil melampaui target penerimaan pajak dan retribusi daerah pada triwulan I tahun 2026.
“Capaian ini patut disyukuri dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja ke depan,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan fiskal ke depan semakin berat, sehingga optimalisasi PAD menjadi langkah yang tidak bisa ditawar. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan evaluasi menyeluruh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan.
Salah satu potensi baru yang disoroti adalah pengembangan perdagangan karbon dari ekosistem mangrove dan gambut, selain memastikan optimalisasi kewajiban pajak dan kontribusi dari dunia usaha.
“Kita tidak boleh hanya bergantung pada dana transfer pusat, tetapi harus memperkuat kemandirian fiskal daerah,” tegasnya.
Sebagai bagian dari inovasi, Pemprov Kaltara resmi menghadirkan E-SAMSATKU, aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta melakukan pembayaran pajak kendaraan secara online. Sistem ini telah terintegrasi dengan layanan perbankan daerah, yakni Bank Kaltimtara, sehingga transaksi menjadi lebih aman dan efisien.
Sementara itu, SIMPADKU hadir sebagai platform pemantauan realisasi PAD secara real-time, mencakup berbagai jenis pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak air permukaan, hingga pajak alat berat.
“Dengan dua aplikasi ini, diharapkan pengelolaan PAD menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” jelas Bustan.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah untuk memperkuat tata kelola anggaran serta mempercepat pelaporan keuangan guna mendukung transparansi.
Di akhir arahannya, Bustan menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan dan sinergi lintas sektor, termasuk sosialisasi masif kepada masyarakat agar pemanfaatan layanan digital ini dapat dirasakan secara luas.
“Sosialisasi harus dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat benar-benar memanfaatkan layanan ini,” pungkasnya.
