TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas para evaluator internal melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) se-Kaltara Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Luminor, Kamis (11/6), dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Evaluasi AKIP tidak boleh dipandang sebagai kegiatan rutin tahunan yang bersifat administratif. Evaluasi ini merupakan alat ukur yang menentukan apakah program pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegas Denny.
Menurutnya, ekspektasi publik terhadap kualitas pelayanan pemerintah terus meningkat. Karena itu, setiap perangkat daerah dituntut mampu menunjukkan kinerja yang terukur, tepat sasaran, efisien, transparan, dan akuntabel.
Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, peran evaluator internal dinilai sangat strategis. Mereka tidak hanya bertugas melakukan penilaian, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan yang mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
“Evaluator AKIP harus mampu menghasilkan penilaian yang objektif sekaligus memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki kinerja organisasi,” ujarnya.
Melalui bimtek ini, para peserta dibekali pemahaman terbaru mengenai kebijakan, metodologi, instrumen, hingga teknik evaluasi AKIP. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, diharapkan proses evaluasi dapat berjalan lebih profesional dan menghasilkan rekomendasi yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Denny juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltara yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Lebih lanjut, ia mengajak pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan evaluasi AKIP. Sinergi yang terbangun diyakini menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintahan di seluruh wilayah Kaltara.
“Melalui forum ini, kita bangun kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, dan langkah yang selaras dalam pelaksanaan evaluasi AKIP. Dengan begitu, kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah di Kalimantan Utara dapat terus meningkat dari tahun ke tahun,” pungkasnya.
