WARTA, TANJUNG SELOR — Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, Sapi’i, optimis pemangkasan anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak akan menghambat capaian target pembangunan tahun 2026.
Potensi penyesuaian anggaran tersebut sebelumnya disampaikan Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, setelah pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026 pada awal pekan ini.
Dalam Ranperda itu, belanja daerah Kaltara 2026 ditetapkan sebesar Rp2,274 triliun, sementara pendapatan daerah hanya mencapai Rp2,224 triliun. Meski terdapat selisih, Achmad Djufrie memastikan defisit dapat ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025.
Menanggapi kondisi fiskal yang menantang, Sapi’i menegaskan bahwa pembangunan tetap dapat berproses sesuai rencana.
“Kami yakin pembangunan fisik di 2026 tetap tumbuh, terutama pada sektor-sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).
Ia memprediksi penyesuaian anggaran hanya akan menyasar kegiatan seremonial, perjalanan dinas, dan aktivitas non-prioritas lainnya, sehingga program pembangunan inti tidak akan terganggu.
