WARTA, TANJUNG SELOR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengambil langkah proaktif dalam memitigasi dampak bencana hidrometeorologi. Tak ingin akses mobilitas warga lumpuh saat bencana melanda, BPBD Kaltara resmi mengajukan bantuan 15 unit jembatan bailey kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltara, Andi Amriampa, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan strategi krusial untuk menghadapi tantangan geografis Kaltara yang rawan banjir dan tanah longsor.
”Saat ini, usulan tersebut masih dalam proses dan kami terus berkoordinasi menunggu keputusan dari BNPB,” ujar Andi, Rabu (4/3/2026).
Solusi Cepat di Medan Berat
Jembatan bailey dipilih bukan tanpa alasan. Sebagai struktur baja modular yang dapat dibongkar-pasang dengan cepat, jembatan ini menjadi “senjata utama” dalam penanganan darurat.
Beberapa poin keunggulan jembatan bailey untuk wilayah Kaltara antara lain:
- Pemasangan Instan: Memungkinkan pemulihan akses transportasi dalam hitungan hari setelah bencana terjadi.
- Adaptif: 15 unit yang diajukan memiliki panjang bervariasi antara 3 hingga 10 meter, menyesuaikan dengan banyaknya sungai kecil dan sedang di Kaltara.
- Jembatan Penyelamat: Menjadi penghubung vital sebelum instansi teknis membangun jembatan permanen.
Belajar dari Pengalaman
Andi menekankan bahwa terputusnya akses jalan bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyangkut nyawa dan ekonomi.
”Pengalaman sebelumnya membuktikan, akses yang terputus menghambat evakuasi warga dan distribusi logistik. Dengan intensitas hujan yang tinggi akhir-akhir ini, kita harus siap lebih awal,” tambahnya.
Kondisi geografis Kaltara yang berbukit dan dialiri banyak sungai menjadikan infrastruktur darurat ini sebagai kebutuhan mendesak, bukan sekadar pelengkap. BPBD berharap bantuan ini segera turun guna memperkuat resiliensi infrastruktur di Bumi Benuanta.
