WARTA, SURABAYA— Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, SE., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinkronisasi Tata Ruang Pertahanan Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI di Hotel Shangri-La, Surabaya, Rabu (12/11/2025).
Rakornas ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penataan ruang yang berpihak pada pertahanan serta kesejahteraan nasional.
Kegiatan tersebut membahas berbagai isu penting terkait sinkronisasi tata ruang pertahanan nasional, termasuk pembaruan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pengawasan pemanfaatan ruang agar selaras dengan arah kebijakan pertahanan negara.
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, menegaskan bahwa tata ruang merupakan elemen strategis dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan bangsa.
“Ekonomi nasional adalah fondasi kemandirian bangsa, sedangkan pertahanan negara merupakan perisai yang menjaga keberlanjutan pembangunan. Tanpa pertahanan yang kuat, ekonomi tidak memiliki ruang aman untuk tumbuh,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tata ruang bukan sekadar urusan teknis pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan nasional.
“Setiap kebijakan tata ruang memiliki dimensi strategis bagi pertahanan negara. Karena itu, integritas tata ruang pertahanan menjadi suatu keharusan,” tegasnya.
Dalam sesi diskusi, Wagub Kaltara Ingkong Ala menyoroti sejumlah isu krusial yang berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Tanjung Palas Timur. Menurutnya, proyek besar tersebut masih menghadapi berbagai kendala di lapangan dan belum menemukan solusi yang tuntas.
“Yang terpenting adalah duduk bersama dan melakukan sosialisasi secara komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan. Kita juga harus memahami dan menghormati kebijakan lokal, terutama hak-hak masyarakat,” katanya.
Ingkong Ala menambahkan, selama dua periode menjabat sebagai Wakil Bupati Bulungan, dirinya telah banyak berhadapan dengan tantangan tata ruang yang melibatkan pemerintah dan masyarakat.
“Banyak pihak yang merasa dirugikan atau dikorbankan, terutama masyarakat lokal,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah Kalimantan Utara kerap terhambat oleh persoalan regulasi dan perizinan yang kompleks, khususnya dalam pengembangan konektivitas jalan dan jembatan.
“Tantangan administratif ini menjadi hambatan signifikan dalam percepatan pembangunan daerah,” imbuhnya.
Wagub Ingkong Ala menilai, sinkronisasi tata ruang pertahanan akan membantu daerah dalam mengelola sumber daya wilayah secara lebih efektif tanpa mengabaikan aspek keamanan nasional.
“Tata ruang bukan sekadar pembagian lahan, melainkan bagaimana ruang hidup masyarakat dikelola untuk mendukung ketahanan ekonomi dan sistem pertahanan nasional,” tutupnya.
