spot_img
More
    spot_img

    KPK Sita Logam Mulia dan Uang Rp6 Miliar dalam OTT Pejabat Pajak

    WARTA, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan gebrakan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Operasi yang berlangsung di wilayah Jabodetabek pada Jumat malam (9/1/2026) ini mengungkap dugaan praktik lancung di sektor perpajakan pertambangan.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penangkapan tersebut berkaitan erat dengan modus pengaturan nilai pajak demi kepentingan pihak tertentu.

    Barang Bukti Fantastis: Emas dan Valas

    Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik mengamankan aset yang nilainya sangat signifikan. Selain uang tunai dalam bentuk Rupiah dan valuta asing (valas), KPK juga menyita logam mulia sebagai barang bukti.

    “Total nilai barang bukti yang kami amankan, baik itu uang tunai maupun logam mulia, diperkirakan mencapai Rp6 miliar,” ungkap Budi Prasetyo kepada awak media di Jakarta, Sabtu (10/1).

    Delapan Orang Diamankan

    Hingga saat ini, KPK telah mengamankan delapan orang untuk menjalani pemeriksaan intensif. Para pihak yang terjaring terdiri dari komposisi yang berimbang antara regulator dan pelaksana:

    • 4 Pegawai DJP: Diduga berasal dari wilayah kerja Jakarta Utara.

    • 4 Pihak Swasta: Merupakan wajib pajak yang diduga menyuap untuk pengurangan nilai kewajiban pajak perusahaan mereka.

    Budi menjelaskan bahwa perusahaan tambang yang terlibat memiliki kantor pusat di Jakarta, namun lokasi operasionalnya berada di daerah. Identitas detail para tersangka dan nama perusahaan masih dirahasiakan guna kepentingan pengembangan penyelidikan.

    Dukungan dari Kementerian Keuangan

    Meskipun menyasar bawahannya, Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas lembaga antirasuah tersebut. KPK memastikan akan terus berkoordinasi dengan Kemenkeu dalam upaya pembersihan internal dan edukasi antikorupsi.

    Baca Juga:  Disdikbud Kaltara Susun Regulasi Jam Belajar Siswa Selama Ramadan 

    “Korupsi adalah musuh bersama. Kami mendapat dukungan penuh dalam upaya penindakan ini guna memastikan integritas institusi negara tetap terjaga,” tambah Budi.

    SHARE:

    BERITA TERKAIT

    REKOMENDASI

    spot_img

    BERITA TERPOPULER

    spot_img

    BERITA TERBARU