WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperluas pengawasan pajak daerah pada 2026. Tak lagi hanya menyasar pajak bahan bakar, pengawasan kini diperlebar ke lima sektor strategis yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Lima sektor tersebut mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), serta Pajak Alat Berat (PAB).
Penguatan pengawasan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, di Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (11/8).
Denny menegaskan, pajak daerah menjadi salah satu sumber utama PAD yang sangat penting untuk menopang pembiayaan pembangunan dan pelayanan pemerintahan.
Karena itu, optimalisasi penerimaan tidak cukup hanya mengandalkan pemungutan, tetapi juga membutuhkan pengawasan yang kuat hingga ke lapangan.
“Pengawasan pajak harus dilakukan bersama agar potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan,” ujar Denny.
Temukan Sejumlah Persoalan di Lapangan
Perluasan cakupan Satgas tahun ini merupakan penguatan dari pengawasan yang sebelumnya dilakukan terhadap sektor PBBKB. Langkah tersebut diperkuat dengan Keputusan Gubernur Kaltara tentang Satgas Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2026.
Denny mengapresiasi pelaksanaan tugas Satgas PBBKB pada 2025 yang telah melakukan verifikasi langsung terhadap aktivitas di lapangan. Hasil verifikasi tersebut menemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian yang membutuhkan tindak lanjut.
Salah satu persoalan yang ditemukan adalah masih adanya kendaraan operasional dan alat berat perusahaan yang beroperasi di Kaltara tetapi menggunakan nomor polisi luar daerah.
Selain itu, pengawasan terhadap pemanfaatan air permukaan juga menghadapi kendala. Pencatatan volume pemanfaatan belum sepenuhnya optimal karena belum seluruh kegiatan didukung alat ukur yang terstandar.
Satgas juga menemukan adanya potensi ketidaksesuaian data dalam rantai distribusi bahan bakar.
Sementara pada sektor kendaraan bermotor, masih ditemukan kendaraan yang belum melakukan daftar ulang. Transaksi kendaraan bekas juga belum seluruhnya diikuti proses balik nama.
Libatkan Banyak Instansi
Denny menegaskan, berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Pengawasan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak.
Sinergi diperlukan antara Bapenda, Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM), Dinas Perhubungan (Dishub) dan instansi terkait lainnya.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi mampu memberikan dampak langsung terhadap optimalisasi penerimaan daerah.
“Semua pihak harus bekerja bersama agar pengawasan di lapangan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap penerimaan daerah,” tegasnya.
Tegas pada Aturan, Tetap Humanis
Dalam menjalankan tugas, Denny meminta seluruh anggota Satgas mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat maupun pelaku usaha.
Menurutnya, dunia usaha merupakan mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara santun dan persuasif, namun tetap tidak mengabaikan ketentuan yang berlaku.
“Lakukan tugas dengan baik, santun, dan persuasif. Namun, aturan tetap harus ditegakkan,” pesannya.
Denny berharap Satgas mampu menyusun langkah kerja yang terukur, sistematis dan berkelanjutan sepanjang 2026.
Dengan cakupan pengawasan yang kini menyentuh lima sektor strategis, Pemprov Kaltara menargetkan potensi pajak daerah dapat digali lebih optimal sekaligus memperkuat PAD untuk mendukung pembangunan di Bumi Benuanta.
