Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Rian Antoni, menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Bupati Nunukan meninjau sejumlah ruas jalan rusak di wilayah Krayan, Sabtu (15/8/2026).
Menurut Rian, peninjauan langsung penting dilakukan agar persoalan infrastruktur tidak hanya diketahui melalui laporan, tetapi dapat dilihat secara nyata, termasuk dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.
“Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang mau dan rela, dengan hati yang tulus, datang melihat titik jalan rusak yang viral beberapa waktu ini. Ini merupakan kondisi riil yang dihadapi masyarakat kita,” ujar Rian.
Ia menegaskan, persoalan jalan di Krayan memiliki dimensi yang lebih luas. Infrastruktur tersebut menjadi urat nadi mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok dan hasil pertanian, serta akses menuju berbagai layanan dasar.
Karena itu, Rian berharap Pemprov Kaltara turut melakukan peninjauan langsung dan membangun koordinasi bersama Pemkab Nunukan untuk menentukan penanganan yang tepat.
“Kami berharap pemerintah provinsi bisa juga melihat secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat Krayan,” katanya.
13 Titik Perlu Penanganan
Dari hasil peninjauan, terdapat sekitar 13 titik ruas jalan yang dinilai membutuhkan penanganan. Kondisi tersebut membutuhkan langkah bersama karena tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan hanya melalui intervensi pemerintah kabupaten.
Pemkab Nunukan sendiri telah menyiapkan langkah awal dengan memanfaatkan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT)melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menangani sejumlah titik yang mengalami kerusakan.
Intervensi tersebut diharapkan dapat membantu memulihkan akses masyarakat pada titik-titik yang membutuhkan penanganan segera, sembari menunggu dukungan dan penanganan yang lebih komprehensif.
Rian menilai koordinasi antara Pemkab Nunukan dan Pemprov Kaltara perlu segera diperkuat, termasuk dengan melibatkan perangkat teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan BPBD.
Menurutnya, perhatian terhadap infrastruktur Krayan juga perlu diperluas hingga pemerintah pusat. Sebagai kawasan perbatasan, kondisi jalan memiliki nilai strategis bagi konektivitas wilayah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami berharap langkah ini menjadi pemicu bagi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan di Krayan Raya,” ujarnya.
Jalan Bukan Sekadar Infrastruktur
Rian menekankan, perbaikan jalan di Krayan bukan sekadar proyek pembangunan fisik. Kondisi akses jalan berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, mulai dari mobilitas warga hingga kelancaran distribusi komoditas pertanian.
Karena itu, DPRD Nunukan berharap langkah awal yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dapat segera diikuti dukungan Pemprov Kaltara sehingga penanganan 13 titik jalan tersebut tidak berhenti pada tahap peninjauan.
Bagi masyarakat Krayan, jalan merupakan penghubung utama antarwilayah sekaligus penopang aktivitas sosial dan ekonomi. Karena itu, penanganannya membutuhkan perhatian dan kolaborasi lintas pemerintahan.
