WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerataan pembangunan di Kalimantan Utara dinilai tidak hanya bergantung pada percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus dibarengi dengan meningkatnya peran pelaku usaha lokal dalam setiap proyek pembangunan.
Pandangan tersebut disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltara, Saiful Bachry, menanggapi arahan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang menekankan pentingnya penggunaan vendor lokal sekaligus percepatan pembangunan konektivitas wilayah, termasuk kawasan perbatasan Krayan.
Menurut Saiful, kedua kebijakan tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan dampak ekonomi jangka panjang.
“Percepatan pembangunan infrastruktur akan semakin optimal apabila dibarengi dengan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan begitu, manfaat pembangunan tidak hanya berupa infrastruktur yang selesai dibangun, tetapi juga menciptakan peluang usaha, lapangan kerja, dan perputaran ekonomi di daerah,” katanya, Rabu (15/7/2026).
Ia menjelaskan Biro Administrasi Pembangunan terus mendukung penguatan tata kelola pembangunan melalui koordinasi lintas perangkat daerah, pemantauan pelaksanaan program strategis, hingga evaluasi pembangunan agar berjalan sesuai target.
Saiful juga menilai penguatan ekosistem pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu faktor penting dalam membuka peluang yang lebih besar bagi vendor lokal untuk bersaing secara sehat dan profesional.
Sementara itu, Gubernur Kaltara menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan, termasuk mengupayakan dukungan anggaran pemerintah pusat bagi penyelesaian pembangunan jembatan dan infrastruktur pendukung menuju Krayan. Gubernur juga meminta koordinasi yang lebih intensif antara Balai dan Dinas PUPR Kaltara agar target penyelesaian pekerjaan pada 2027 dapat tercapai.
Bagi Biro Administrasi Pembangunan, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan vendor lokal merupakan dua agenda yang saling menguatkan. Infrastruktur yang semakin baik akan membuka akses ekonomi, sementara keterlibatan pelaku usaha lokal memastikan manfaat pembangunan tetap berputar di Kalimantan Utara, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
