WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tancap gas menekan angka stunting. Upaya ini dimulai dari penguatan perencanaan melalui Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Stunting Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Rabu (8/4), dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala. Forum ini menjadi langkah awal untuk merumuskan strategi yang lebih tajam, terukur, dan tepat sasaran.
Ingkong menegaskan, penurunan stunting merupakan bagian penting dari agenda transformasi sosial nasional dalam RPJMN 2025–2029. Secara nasional, pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14,2 persen pada 2029.
“Kaltara kita dorong lebih progresif, dengan target 11,4 persen,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan yang digunakan saat ini berfokus pada pencegahan sejak dini melalui siklus kehidupan, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan data yang akurat.
Namun demikian, ia tak menampik masih ada tantangan di lapangan. Salah satunya adalah belum optimalnya konvergensi program dan integrasi data antar sektor.
Karena itu, Ingkong menekankan pentingnya perencanaan yang terintegrasi dalam seluruh dokumen pembangunan daerah, mulai dari RPJMD, RKPD hingga RKP Desa. Ia juga mengingatkan agar setiap program disusun berbasis data yang jelas dengan pendekatan by name by address.
“Program tanpa sasaran yang jelas hanya akan membuat intervensi tidak efektif,” tegasnya.
Lebih jauh, fokus intervensi diarahkan pada kelompok prioritas, seperti ibu hamil, bayi, balita, remaja putri, calon pengantin, serta keluarga berisiko stunting. Aspek sanitasi layak juga menjadi perhatian penting dalam upaya ini.
Selain itu, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan disebut sebagai kewajiban dasar yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
Ingkong juga mengajak masyarakat, khususnya ASN yang memiliki balita, untuk rutin membawa anak ke Posyandu setiap bulan. Tak kalah penting, peran dunia usaha juga diharapkan ikut ambil bagian dengan memfasilitasi pekerja dan masyarakat sekitar agar tetap mendapatkan akses layanan kesehatan.
“Ini kerja bersama. Kalau kita serius dan konsisten, target ini bukan hal yang mustahil,” pungkasnya.
