WARTA, TANJUNG SELOR – Penyesuaian anggaran yang dialami sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dipastikan tidak akan mengganggu arah dan target pembangunan daerah pada tahun 2026.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kaltara, Sapi’i, menyampaikan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran justru diarahkan untuk memperkuat efektivitas belanja, bukan mengurangi kualitas pembangunan.
“Prinsipnya, efisiensi dilakukan pada belanja yang tidak berdampak langsung ke masyarakat. Sementara program prioritas tetap menjadi fokus utama,” ujar Sapi’i, Kamis (27/11/2025).
Sebelumnya, Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie mengungkap adanya potensi pengurangan alokasi anggaran pada beberapa OPD setelah pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam struktur anggaran tersebut, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp2,274 triliun, sementara pendapatan daerah diproyeksikan Rp2,224 triliun.
Meski terjadi selisih, DPRD memastikan defisit anggaran dapat ditutup melalui pemanfaatan sisa anggaran tahun sebelumnya, sehingga stabilitas fiskal daerah tetap terjaga.
Menanggapi hal itu, Sapi’i menegaskan bahwa pembangunan fisik dan layanan dasar tetap berjalan sesuai rencana, khususnya pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ia menambahkan, penyesuaian anggaran lebih difokuskan pada pengurangan kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta belanja yang dinilai kurang produktif, sejalan dengan kebijakan efisiensi pemerintah.
