WARTA, TANJUNG SELOR — Pengawasan terhadap kendaraan Over Dimension and Over Loading (ODOL) di Kalimantan Utara dinilai masih jauh dari optimal. Tidak adanya jembatan timbang sebagai instrumen utama pengendalian muatan membuat pengawasan selama ini bergantung pada inspeksi manual di lapangan.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara, H. Idham Chalid, S.Pi., M.P melalui Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub Kaltara, Desi Witasari, SE., M.P.A., menegaskan bahwa fasilitas jembatan timbang merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan menjaga kualitas jalan.
“Pengawasan terhadap kendaraan ODOL di Kaltara belum optimal karena kita belum memiliki jembatan timbang. Padahal, fasilitas ini sangat vital untuk melakukan kontrol secara berkelanjutan dan terukur,” ujar Desi, Jumat (21/11/2025).
Langkah Dishub: Dokumen Lengkap, Usulan Sudah Didorong ke Pusat
Desi menjelaskan bahwa Dishub Kaltara sudah menyiapkan seluruh dokumen perencanaan sebagai syarat pembangunan. Mulai dari Feasibility Study (FS), Masterplan, hingga Detail Engineering Design (DED) telah rampung disusun sejak beberapa tahun lalu.
Dokumen tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui surat resmi Gubernur Kaltara kepada Menteri Perhubungan pada tahun 2022 yang berisi usulan pembangunan jembatan timbang di wilayah Kaltara.
Upaya ini kembali diperkuat saat Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kaltara, di mana Gubernur kembali menyampaikan pentingnya pembangunan jembatan timbang. Usulan tersebut mendapat respons positif dari Ditjen Perhubungan Darat.
“Pembangunan jembatan timbang adalah kewenangan pusat. Karena itu kami terus mendorong percepatan melalui koordinasi intensif dengan Ditjen Perhubungan Darat. Saat kunjungan Komisi V DPR RI, usulan ini kembali disambut positif. Kami berharap bisa segera terealisasi,” jelasnya.
Sambil Menunggu Pembangunan, Dishub Genjot Edukasi dan Penegakan Hukum
Sembari menunggu pembangunan jembatan timbang, Dishub Kaltara tetap melakukan langkah-langkah pengendalian sebagai bentuk mitigasi risiko ODOL. Dua fokus utama yang digenjot adalah:
-
Edukasi langsung kepada sopir dan perusahaan angkutan, termasuk kampanye bahaya ODOL melalui berbagai media.
-
Penegakan hukum melalui inspeksi gabungan, bekerja sama dengan BPTD Kaltara, Polda Kaltara, Dishub Provinsi, serta Dishub kabupaten/kota.
“Kegiatan inspeksi ODOL terakhir dilaksanakan di Bulungan pada 22–24 Oktober 2025, setelah sebelumnya kami melakukan sosialisasi pada 20 Oktober 2025,” ucap Desi.
Pemeriksaan dilakukan di jalur utama angkutan barang untuk memastikan kendaraan tidak membawa muatan berlebih yang bisa membahayakan pengendara lain dan mempercepat kerusakan jalan.
Komitmen Dishub: Keselamatan dan Kelancaran Logistik Jadi Prioritas
Desi menegaskan bahwa Dishub Kaltara akan terus mengawal pengendalian praktik ODOL demi melindungi infrastruktur jalan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas.
“Kami tetap berkomitmen untuk menjaga keselamatan transportasi dan kelancaran arus logistik. Pembangunan jembatan timbang sangat kami dorong agar pengawasan bisa berjalan optimal,” pungkasnya. (*)
