WARTA, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara melalui Biro Administrasi Pembangunan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian teknis dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Kaltara. Fokus utama Pemprov saat ini adalah memastikan sinkronisasi program pusat dan daerah berjalan efektif agar pembangunan dapat dipercepat, khususnya di sektor infrastruktur, pertanian, dan sumber daya air.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltara, H. Sapi’i, S.T., M.A.P., menegaskan bahwa Gubernur Kaltara mengemban peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Karena itu, seluruh kegiatan dekonsentrasi wajib dilaksanakan dengan koordinasi yang kuat, pengawasan ketat, dan pelaporan yang akuntabel.
“Esensi utama dari kegiatan dekonsentrasi adalah bagaimana pemerintah pusat dan daerah berjalan dalam satu rel kebijakan. Gubernur bertindak sebagai koordinator, fasilitator, sekaligus pengawas. Maka sinergi program harus benar-benar dipastikan,” tegas Sapi’i.
Ia menjelaskan ada tiga prioritas yang saat ini ditekankan Pemprov Kaltara. Pertama, penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014. Kedua, memastikan pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai PP Nomor 33 Tahun 2018. Ketiga, mendorong sinkronisasi program agar tidak terjadi tumpang tindih perencanaan maupun anggaran.
Menurut Sapi’i, percepatan pembangunan di Kaltara sangat bergantung pada konsistensi sinergi tersebut, terutama karena wilayah Kaltara memiliki tantangan geografis dan kebutuhan pembangunan yang besar, baik di perbatasan, kawasan industri, maupun wilayah pedesaan.
“Kita ingin semua program pusat yang masuk ke Kaltara benar-benar tepat sasaran. Setiap satu rupiah anggaran harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Sapi’i juga menekankan pentingnya kolaborasi aktif dari seluruh satuan kerja kementerian di Kaltara dalam menyampaikan laporan, memperbarui data, serta memastikan progres kegiatan sesuai target. Transparansi dan disiplin perencanaan menjadi kunci untuk menjaga kualitas pembangunan, termasuk pembangunan jalan nasional, pengembangan irigasi, pengendalian banjir, hingga program pertanian dan ketahanan pangan.
Lebih jauh, ia meminta agar seluruh instansi terus menjaga ritme kerja sepanjang 2025, mengingat banyak program prioritas yang harus diselesaikan tepat waktu, termasuk proyek-proyek strategis pada sektor infrastruktur dan pendidikan.
“Kaltara sedang bergerak cepat, dan kita ingin semua mitra kerja pusat–daerah berada dalam satu langkah. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi dampaknya langsung pada kemajuan Kaltara,” pungkasnya.
Dengan penguatan koordinasi ini, Pemprov Kaltara menargetkan pembangunan di wilayah strategis, perbatasan, serta kawasan pertanian dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sepanjang 2025.
